PELAYANAN PUBLIK. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Setwan DI. Yogyakarta, Rabu (3/12/2025), membahas soal pelayanan publik. (foto setyo herlambang)
YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD (Setwan) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (3/12/2025). Kunjungan itu berfokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial masyarakat, khususnya melalui status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit (RS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta implementasi sistem pembayaran retribusi non-tunai (QRIS).
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, menyampaikan ketertarikan pihaknya terhadap langkah-langkah progresif yang telah diterapkan DI. Yogyakarta. Menurut Kepala Bagian Persidangan DPRD DI. Yogyakarta Tri Suyutianto secara bertahap telah meningkatkan pelayanan antara lain dengan memberlakukan retribusi menggunakan sistem QRIS dan memberikan status BLUD kepada sejumlah SMK provinsi dan rumah sakit milik provinsi.
Dalam hal ini, Messy Widiastuti menilai bahwa regulasi serupa dapat diterapkan di Jateng. Hal itu mengingat provinsi tersebut memiliki RS milik pemerintah yang tersebar di 35 kabupaten/ kota.
“Terkait RSUD menjadi BLUD akan menjadi salah satu cara peningkatan pelayanan secara signifikan sehingga lebih berdaya guna bagi masyarakat,” kata Messy.
Ia menambahkan status BLUD pada SMK juga menjadi topik yang akan dikaji lebih dalam. Status BLUD memungkinkan unit layanan publik seperti rumah sakit dan sekolah untuk mengelola keuangannya secara lebih mandiri dan fleksibel, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan.
Tri Suyutianto menjelaskan RS berstatus BLUD di DI. Yogyakarta sudah menerapkan pelayanan mandiri secara maksimal. Sementara itu, SMK berstatus BLUD diarahkan pada konsep teaching factory seperti spesifikasi perhotelan dan industri yang memungkinkan sekolah mengelola anggaran masuk secara mandiri setelah melewati beberapa tahapan. Ia merincikan bahwa sistem retribusi non-tunai (QRIS) untuk daerah seperti parkir, dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank DIY), baik aspek pembayaran maupun pengelolaan dana.
“Untuk sistem retribusi daerah dengan pembayaran non tunai (QRIS) contohnya adalah parkir semua melalui QRIS,” kata Tri Suyutianto, yang menekankan aspek digitalisasi dan transparansi dalam penerimaan pendapatan daerah.
Langkah-langkah yang diambil oleh DIY itu diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Komisi E DPRD Provinsi Jateng dalam merumuskan kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan publik di Jateng. (setyo/priyanto)
