Susun Raperda, Komisi C Bahas soal BUMD ke Sragen

24d8f31f ffb5 4a5f 820e 6df0fbcd5f44

SOAL BUMD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Bagian Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Senin (20/5/2024), membahas soal pengelolaan BUMD. (foto rahmat yasir widayat)

SRAGEN – Sebagai upaya menyempurnakan penyusunan Raperda Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD, Komisi C DPRD Provinsi Jateng mencari data dan masukan ke beberapa daerah, salah satunya ke Kabupaten Sragen. Saat bertemu Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sragen Wisarto Sudin bersama jajarannya, Senin (20/5/2024), Komisi C membahas soal pengelolaan BUMD.

Pada kesempatan itu, Wisarto menjelaskan mengenai BUMD yang dikelola dan dikembangkan di Sragen seperti BUMD sektor keuangan. Dalam pengelolaannya, pihaknya mengacu pada perda.

“Contohnya, kami memiliki perda untuk BKK dan perda untuk BPR BKK,” katanya. 

Mendengarnya, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Mustholih menilai pengelolaan BUMD memang harus mendapat pendampingan dan pembinaan. Karena, perusahaan milik daerah sangat terkait dengan penerimaan pendapatan daerah.

“Memang, dalam hal ini, negara harus hadir. Untuk itu, BUMD harus dikawal karena bisa menjadi tulang punggung pendapatan daerah,” kata Mustholih.

Sementara, Anggota Komisi C lainnya, Agung Budi Margono, mengatakan pendampingan BUMD seharusnya juga tidak hanya fokus pada sektor keuangan semata. Hal itu mengingat ada beberapa BUMD non-keuangan, yang juga berpotensi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Disini, kami ingin melihat pengelolaan BUMD, tidak hanya sektor keuangan saja tapi juga sektor lainnya agar kami bisa melihat perkembangan perusahaannya bagi masyarakat,” kata Agung.

Menanggapinya, Wisarto mengakui ada beberapa BUMD non-keuangan di Kabupaten Sragen. Selama ini perkembangan perusahaan tersebut cukup baik, mengingat potensinya selama ini sedikit banyak cukup bermanfaat bagi masyarakat. (setyo/ariel)

Berita Terkait

  • FGD: Transformasi PD BKK Jadi PT. BKK Jateng

    TUNTANG – Percepatan transformasi PT. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Jateng dan penyelesaian status PD BKK menjadi tema dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Tlogo Resort Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Rabu (15/1/2020). Menurut Plt. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng Haerudin, dalam transformasi perubahan status BKK itu, harus ada perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK Jateng.

  • Capaian Penyaluran Bankeudes di Blora 100%

    BLORA – Komisi A mengapresiasi capaian yang diambil Pemkab Blora dalam penyaluran bantuan keuangan desa pada tahun anggaran 2021. Bantuan keuangan tersebut mampu diserap oleh seluruh desa termasuk dengan laporan pertanggungjawabannya.

  • MUNAS ADPSI 2019: Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat & Daerah

    JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Rabu (18/12/2019), di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Tema yang diambil dalam munas tersebut yakni melalui Munas ADPSI, Kita Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat dan Daerah menuju Indonesia Maju dan Sejahtera.

  • DPRD Apresiasi Keberadaan MPP Banyumas

    BANYUMAS – Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng, saat bertemu dengan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas, Kamis (4/3/2021). Dalam diskusi bersama Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Amrin Makruf, Komisi A menilai seringkali masyarakat mengeluh soal prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan High-Cost Economy.

  • Komisi A Soroti Perkembangan Radio Lokal di Wonogiri

    WONOGIRI – Dalam rangka monitoring lembaga penyiaran publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan jajaran manajemen Radio Gajah Mungkur (RGM) 100.7 FM Kabupaten Wonogiri. Diskusi yang membahas mengenai konten-konten lokal itu, dipimpin Sekretaris Komisi A, Irna Setyowati.