Susun Raperda BPR BKK, Ditjen Bina Keuda Disambangi

Tanggal -
IMG 20231020 WA0011

SOAL BPR. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Jumat (20/10/2023), membahas soal BPR BKK. (foto setyo herlambang)

JAKARTA – Setelah sebelumnya berkonsultasi ke Kantor OJK, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Jumat (20/10/2023). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengatakan bahwa pihaknya ingin mendapat masukan informasi dalam rangka penyusunan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng.

Ia mengatakan, dalam penyusunan itu, pihaknya menyoroti mengenai penutupan 2 BPR BKK dari 29 BPR BKK yang ada. Persoalan muncul saat ada aturan pusat yang mengharuskan penyehatan BPR BKK secara keseluruhan.

“Kami berharap mendapatkan masukan informasi dari ditjen atas persoalan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, kedua BPR BKK yang sudah ‘mati’ itu adalah BPR BKK Pringsurat dan BPR BKK Klaten. Secara kinerja, keduanya menunjukkan penurunan.

Saat ada penyusunan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroda BPR BKK Jateng, secara aturan pusat menyebutkan bahwa kinerja BPR BKK harus sehat. Menanggapinya, Yudia Ramli selaku Direktur BUMD, BLUD & BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri mengakui selama ini pihaknya membina sejumlah BUMD dan memberikan pengarahan teknis.

Dari persoalan diatas, perlu langkah bertahap dan konkret agar bisa menciptakan kinerja BPR BKK yang sehat.

“Jika nanti dalam raperda ada hal penyertaan modal, maka sebaiknya modal itu bukan untuk membayar utang-utang BPR yang bermasalah tapi lebih pada restrukturisasi keuangan sesuai dengan aturan berlaku,” tandasnya. (amin/ariel)

Dilihat: 44

Berita Terkait

  • BPR BKK Harus Hindari Fraud Kredit

    SUKOHARJO – Dalam kegiatan monitoring pengelolaan keuangan BUMD, Rabu (19/10/2022), Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Sukoharjo. Pada kesempatan itu, disebutkan bahwa rasio kredit macet (non-performing loans/NPL) masih tinggi.

  • Miliki E Report, JDIH Setwan Jateng Jadi Terbaik

    JAKARTA – Ketua DPRD Sumanto mengaku bangga atas pencapaian dari Sekretariat DPRD yang mampu mempertahankan dedikasi sehingga tetap menjadi terbaik dalam raihan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Nasional (JDHN) 2024 Awards. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI itu menjadi tolok ukur dari kerja keras selama ini sehingga JDIH milik Setwan Jateng selalu menjadi rujukan dan percontohan dari daerah lain.

  • Pelayanan Kesehatan Masyarakat Harus Dioptimalkan

    YOGYAKARTA – Dalam indeks tingkat kesehatan masyarakat, Provinsi DIY menempati urutan kedua nasional terbaik. Melihat keberhasilan provinsi tetangga itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng tertarik untuk mengajak Dinkes Provinsi DIY berdiskusi seputar pengelolaan, penanganan, dan pelayanan bidang kesehatan masyarakat.

  • Sragen Strategis untuk Pengembangan Industri

    SRAGEN – Komisi E terus berupaya melengkapi data dalam rangka memperdalam Raperda Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang tengah disusun. Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz menyampaikan saran dan masukan dari kabupaten/kota yang menangani persoalan ketenagakerjaan di lapangan sangatlah dibutuhkan, khususnya di wilayah Sragen.

  • MEDIA TRADISIONAL: Warga Cilacap Masih Gandrungi Wayang Kulit

    CILACAP – Wayang kulit bagi warga Cilacap tetap mendapatkan hati. Bagaimanapun juga Cilacap memiliki dua kebudayaan yakni Jawa dan Sunda. Keunikan inilah sampai sekarang ini masih tetap terjaga. Inilah yang dikemukakan Sukarno Sugiharto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap saat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Parlemen Nguri-uri Kebudayaan Khas Cilacap di Sanggar Ajisaka Cilacap, Jumat (28/10/2022). Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun turut menjadi penyaji materi dalam pegiatan itu.