Sumanto: DPRD Harus Cermat Kritisi LKPj Gubernur 2023

SAVE 20240505

Sumanto.(foto rahmat yasir widayat)

SURAKARTA – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengajak kepada seluruh anggota Dewan untuk fokus dalam mengkaji laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2023. Terlebih untuk menjadi penekanan adalah upaya Pemprov Jateng dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan mengangkat tema “Peran DPRD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah”, di Ballroom Hotel Sunan Surakarta, selama tiga hari (23-25/4/2024).

Penyelenggaraan workshop ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus (LPPM Untag) Semarang. “Guna pembahasan LKPJ silakan dimanfaatkan di forum workshop ini untuk mempertajam dan memperkaya wawasan terkait LKPJ, terlebih bagaimana menekan kepala daerah menekan angka kemiskinan dan stunting,” ucapnya.

Sumanto berharap dalam diskusi ini nanti, DPRD Provinsi Jawa Tengah lebih cermat khususnya Pansus X untuk menyikapi LKPj Gubernur. “Dalam menilai LKPJ, khususnya laporan outputnya catatan strategis serta sebaiknya bagaimana.”

Adapun sasaran yang diharapkan dari diselenggarakannya workshop ini mampu memahami bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan dan mampu memahami fungsi pengawasan DPRD.

Sementara itu, Rektor Untag Prof Suparno menyampaikan, ucapan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan terhadap LPPM UNTAG sebagai pelaksana penyelenggara workshop DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan dari diselenggarakannya workshop ini adalah memfasilitasi anggota DPRD guna meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023 Materi yang disampaikan dalam workshop ini mencakup tugas pokok dan fungsi DPRD.

Secara materi sangat dibutuhkan karena sangat membantu ketika nanti mengkritisi LKPj dari Gubernur karena uraian tentang serapan dana, kinerja dan lain-lain ada di legislatif, harapannya perlu dibangun suasana forum agar lebih bagus dan berani mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.

“Bisa memberikan input yang bagus agar bisa membahas kemudian mengembalikan output terhadap LKPj Gubernur yang baik,” pintanya. (con/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam