Banmus Siapkan Jadwal Pembahasan APBD-P 2019/KUA-PPAS 2020

1 akir

CENDERA MATA. Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menyerahkan cendera mata kepada perwakilan DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/7/2019).(Foto: Ervan Ramayudha)

GEDUNG BERLIAN โ€“ Badan Musyawarah (Banmus) DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jumat (12/7/2019). Rombongan Bamus DKI Jakarta yang dipimpin Bambang Kusuma diterima oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) lantai 1 Gedung Berlian.

Rapat pembahasan DPRD Jateng dan DKI Jakarta

Dalam pertemuan tersebut Sukirman menyampaikan, Badan Musyawarah DPRD Jawa Tengah sedang menyiapkan jadwal terkait KUA-PPAS 2020 dan juga APBD Perubahan 2019.

“Kami berharap antara antara Juli-Agustus ini dapat segera di selesaikan sebelum adanya pelantikan anggota DPRD yang baru nanti,” jelas dia.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman

Pada Juni lalu, lanjut Sukirman, DPRD sudah mendorong eksekutif supaya dapat segera menyusun APBD 2020. Namun demikian pihak Pemprov Jateng belum siap. Padahal untuk penyusunan RKPD harus melalui Kemendagri.

Dalam asosiasi DPRD seluruh Indonesia yang kemarin di gelar kitas dari DPRD Jawa Tengah menyampaikan isu ini seperti soal RKPD yang harus dikoreksi kembali oleh Kementrian Dalam Negeri sehingga lama dan soal jadwal Badan Musyawarah.

“Seperti contoh kami sudah menyusun semua jadwal dan apabila ada satu acara yang harus diganti dan sesuai peraturan pemerintah untuk mengganti jadwal yang harus di ganti tersebut harus diambil dan di putuskan dalam sidang paripurna dan kedua persoalan ini sudah kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tapi kenyataannya tidak ada jawaban yang memuaskan,” ucap politikus PKB.

Dan soal aturan pergeseran jadwal kita berusaha mengikuti aturan sesuai dengan PP No 12/2018 tapi kalau DKI memiliki satu langkah maju seperti itu sebaiknya bisa kita tiru.(ervan/priyanto)

Berita Terkait

  • Komisi D Pelajari Kebijakan Bali Terapkan Penggunaan Kendaraan Listrik

    DENPASAR โ€“ Sistem transportasi dan teknologi ramah lingkungan di Provinsi Bali menjadi perhatian khusus dari Komisi D DPRD Jawa Tengah. Sekarang ini Bali tengah menerapkan Pergub No 48/2019 tentang Penggunaan Kendaraan Listrik (EV), melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mewujudkan Nagun Sat Kerthi Loka yaitu wujud Pulau Bali yang Bersih, Asri dan Harmonis melalui program Pengembangan Energi Bersih dan Transportasi Rendah Karbon.

  • Embung Kabukan Tegal Dapat Jadi Objek Wisata

    SLAWI – Embung merupakan sarana untuk menampung air pada musim penghujan. Namun, embung juga bisa dioptimalkan pemanfaatannya yakni dengan menjadikannya sarana wisata.
    Demikian disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, saat memimpin Komisinya dalam monitoring proyek embung di Desa Kabukan Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Senin (8/4/2019).

  • Komisi A Hadiri Penyerahan Remisi di Lapas Kedungpane

    SEMARANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng menghadiri acara ‘Penyerahan Remisi Umum bagi Narapidana & Anak dalam rangka Hari Kemerdekaan RI’ di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Kedungpane Kota Semarang, Selasa (17/8/2021). Acara itu digelar serentak se-Indonesia secara virtual, yang diikuti semua kepala daerah dan pejabat Forkompinda.

  • Sukirman Dorong Mahasiswa Jadi Insan Milenial Tangguh & Berkarakter

    SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) Universitas Negeri Semarang (Unnes) 2020, yang dilaksanakan secara online/ dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Zoom di Gedung Rektorat Unnes, Gunung Pati Kota Semarang, Minggu (6/9/2020). Kegiatan yang disiarkan langsung (live streaming) di aplikasi YouTube itu mengambil tema ‘Membangun Insan Berkarakter untuk Indonesia Maju 2020’.

  • Komisi A Kunjungi Brebes Pantau SPM

    BREBES – Komisi A DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Brebes pada Selasa, (10/06/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Masyarakat. Pada kesempatan itu Komisi A didampingi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.