Persiapan PTM, Perlu Skema Efektif

Screenshot 20210605

BICARA PTM. Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Provinsi VII di Kota Surakarta, Kamis (3/6/2021). (foto azam hanif adin)

SURAKARTA – Dalam persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, DPRD Provinsi Jateng mendorong adanya skema/ pola teknis yang efektif. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Komisi E, saat berdiskusi dengan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Provinsi VII di Kota Surakarta, Kamis (3/6/2021).

Dikatakannya, PTM tersebut sangat dinantikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia berpesan agar skema PTM diperhatikan seksama agar nantinya tidak membuat orangtua peserta didik dibayang-bayangi kecemasan atas kualitas pendidikan dan kesehatan anak di tengah pandemi ini.

“Masuk sekolah itu ditunggu-tunggu orangtua sehingga skema PTM juga harus jelas. Protkes (protokol kesehatan) nya bagaimana, rolling peserta didiknya bagaimana, gurunya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Kalau bisa dilakukan (skema), maka bisa dipastikan bahwa klaster Covid-19 di sekolahan mendekati tidak ada. Pendidikan bisa lebih baik dari pada tahun yang lalu,” harap Politikus PKS itu.

Skema PTM yang kuat dan efektif, lanjut dia, akan memberikan proses pendidikan tidak hanya kejelasan pada aspek kognitif peserta didik. Namun juga mampu memberikan sebuah alternatif proses pendidikan afektif dan psikomotorik kepada peserta didik.

“Sekalipun PTM dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan, pasti aspek kognitif menurun karena tetap tidak bisa seperti (pembelajaran) yang dulu. Tetapi, kita bisa mendorong aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Contoh adanya kedisiplinan untuk mengikuti protkes, membuat waktu khusus untuk berdoa demi kesehatan. Bahkan, PTM diluar kelas, berangkat sekolah jalan kaki kan sudah zonasi juga,” jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Aziz menilai penerapan Proses Jarak Jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dalam proses pendidikan bagi generasi muda. Tidak sedikit aspek yang menjadi catatan berkaitan dengan pelaksanaan PJJ di Jateng.

“PJJ itu memang exit plan karena Covid-19 kemarin tapi ya jangan hanya begitu terus. Kurun waktu 1,5 tahun ini, tiap bulan anggaran pendidikan ‘terbakar’ atau hilang. Sekolah swasta sudah berani ambil langkah ada yang PTM bergilir dengan inovasinya tapi sekolah negeri, mau tatap muka atau tidak masih tidak jelas. Nggak sedikit lho itu, ayo mau bagaimana?,” kata Legislator PPP itu.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Muh Zen mengatakan kekhawatiran PTM, nantinya membawa persebaran Covid-19 akan meningkat, dianggap sesuatu yang kurang relevan. Ia menilai sedikit kasus Covid 19 muncul dari PTM yang sudah berjalan.

“PTM adalah upaya jelas untuk menyelamatkan generasi muda, tidak hanya pada aspek pendidikan tapi juga dari Covid 19,” kata legislator dari Fraksi PKB itu. (cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.