Perlu, Validasi Data Kemiskinan di Jateng
DATA MISKIN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri pada Selasa (9/5/2023) lalu membahas soal validasi data kemiskinan. (foto azam hanif adin)
WONOGIRI – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti soal pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena, data itu menjadi salah satu komponen untuk menyusun rencana pengentasan kemiskinan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endriyaningsih, saat berdiskusi bersama jajaran Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, baru-baru ini. Pada kesempatan itu, ia juga berharap, dengan validasi DTKS, tidak ada potensi selisih atau ada warga yang belum terdata.
“Update, kriteria, verifikasi, sampai validasi menjadi penting. Oleh karenanya, kami ingin mendengar dari Kabupaten Wonogiri, muatan lokal seperti apa yang dilakukan terhadap DTKS. Data itu salah satu aset penting dan untuk mendapatkannya mahal tapi kalau datanya kacau jatuhnya lebih mahal lagi,” ungkap Endry, Wakil Rakyat dari Dapil Magelang dan Boyolali.
Endry menggambarkan bagaimana penggunaan data untuk penentuan tindakan atas kemiskinan by name. Sehingga, program yang ada, atau yang dicarikan bisa tetap sasaran.
“Kalau by name butuhnya jamban, ya dikasih jamban, butuhnya hanya jamban jangan kasih perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Belum lagi kalau dicarikan CSR atau lembaga filantropi, jadi lebih akurat. Data ini penting untuk penentuan program pengentasan kedepan. Apalagi ini infonya Jateng juga akan membuat Data Terpadu Jateng, kita nantikan seperti apa,” ujarnya.
Senada dengan Endry, Anggota Komisi E lainnya yakni Ida Nurul Farida juga mengatakan pentingnya data yang valid dan berkelompok. Menurut dia pengelompokan atau rincian singkat dari jenis kemiskinan yang ada akan sangat mempermudah pemerintah untuk membuat program dan mempermudah masyarakat juga untuk membantu mengawasinya.
Ia menilai peran serta masyarakat langsung untuk pemenuhan DTKS sangatlah diperlukan. Hal itu bisa dimulai dari pengusulan, validasi, penyaluran program, hingga pengawasannya.
“Data itu harus kita dorong, kita fasilitasi dengan prinsip peran aktif dari masyarakat. Karena, bagaimanapun itu kewajiban semua pihak agar program tepat sasaran dan kemiskinan terangkat dari daerah tersebut,” harap Ida.
Ia juga mendorong adanya program yang sustainable berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dari target program sehingga tidak menyisakan tugas lain dikemudian hari. Mengingat, ada beberapa program yang malah membuat warga masuk ke dalam lingkaran sistem kemiskinan.
Menanggapinya, Kurnia Listiyarini selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri mengaku sependapat soal validasi data dan perlunya peran aktif masyarakat. Cita-cita adanya sistem satu data akan sangat membantu untuk program program yang ada.
Mengenai peran aktif masyarakat, nantinya membuat data yang telah dikumpulkan selalu update. Karena, yang tahu seperti apa kondisi sesorang adalah tetangga dan perangkat di daerah/ desa itu sendiri.
“Untuk mendapatkan data, memang membutuhkan banyak anggaran dan mahal. Terlebih, kalau datanya tidak jelas, mengumpulkannya asal-asalan atau apa adanya, maka itu akan jauh menghabiskan anggaran dan lebih Mahal lagi,” tandasnya. (azam/ariel)
