Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.
PERIODE DATA
24 Agustus 2026 – 30 Agustus 2026
Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan
Ruang Lingkup Pemantauan
Pemantauan dilakukan terhadap pemberitaan di media mainstream serta percakapan publik pada media sosial yang membahas DPRD Jawa Tengah. Adapun platform media sosial yang dianalisis meliputi: X (Twitter), Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
Pemantauan mencakup topik pembicaraan, tingkat keterlibatan (engagement), sentimen, serta akun atau media yang menjadi sumber percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah.
Tujuan Laporan
Laporan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan komunikasi DPRD Jawa Tengah di media sosial dan media mainstream, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan strategi komunikasi yang lebih tepat sasaran.
Pengukuran dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu: pertama memetakan topik percakapan utama yang dibicarakan warganet mengenai DPRD Jawa Tengah, termasuk mengidentifikasi kanal media sosial yang menjadi ruang utama terjadinya percakapan.
Kedua, menganalisis sentimen publik terhadap DPRD Jawa Tengah maupun entitas lain yang muncul dalam pemantauan, sehingga dapat diketahui kecenderungan persepsi publik serta potensi isu, krisis, atau informasi penting yang perlu mendapatkan perhatian.
Kemudian mengidentifikasi akun, authors, dan media yang membicarakan DPRD Jawa Tengah di media sosial maupun media mainstream, sekaligus menganalisis sentimen dan karakteristik pembicaraan yang muncul.
Dan menjadi dasar evaluasi strategi komunikasi, dengan melihat isu yang memperoleh perhatian publik, kanal yang paling efektif, serta pola respons dan keterlibatan audiens terhadap aktivitas DPRD Jawa Tengah.
Ringkasan Eksekutif Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
Percakapan publik terkait DPRD Jawa Tengah tercatat sebanyak 78 post dengan total 42.410 engagement. Sentimen percakapan didominasi positif sebesar 66,67%, diikuti sentimen negatif 28,21% dan netral 5,13%. Komposisi tersebut menunjukkan persepsi publik secara umum masih cenderung positif, namun porsi sentimen negatif yang mencapai lebih dari seperempat percakapan menunjukkan adanya isu yang berpotensi memengaruhi persepsi publik.
TikTok menjadi platform paling dominan dalam menghasilkan engagement, terutama melalui unggahan dengan jangkauan dan interaksi tinggi. Tiga unggahan dengan engagement tertinggi berasal dari TikTok dan Instagram, dengan capaian masing-masing 37.533, 954, dan 727 engagement. Hal ini menunjukkan bahwa konten di platform berbasis video memiliki daya tarik dan potensi penyebaran yang kuat dalam percakapan mengenai DPRD Jawa Tengah.
Isu aspirasi mahasiswa di DPRD Jawa Tengah menjadi pendorong utama engagement, terutama pada unggahan dengan performa tertinggi. Meski menghasilkan engagement yang sangat besar, unggahan tersebut membawa sentimen negatif, yang mengindikasikan tingginya perhatian publik sekaligus adanya kritik terhadap isu yang dibicarakan.
Tingginya engagement pada isu negatif menunjukkan bahwa besarnya interaksi tidak selalu mencerminkan persepsi positif. Karena itu, DPRD Jawa Tengah perlu memperhatikan isu yang berpotensi memicu sentimen negatif, khususnya isu yang menyangkut aspirasi masyarakat, serta memperkuat komunikasi yang responsif, terbuka, dan berbasis informasi yang terverifikasi.
Secara keseluruhan, DPRD Jawa Tengah masih memiliki modal persepsi publik yang positif, tetapi tingginya engagement pada isu kritis perlu menjadi perhatian dalam strategi komunikasi. Pemantauan secara konsisten terhadap isu, sentimen, dan akun dengan pengaruh tinggi diperlukan untuk mengantisipasi eskalasi isu sekaligus memaksimalkan peluang komunikasi positif.
Peta Percakapan Media Sosial – DPRD Jawa Tengah
TikTok menjadi kanal utama percakapan terkait DPRD Jawa Tengah, dengan kontribusi jumlah post sebesar 39,74%, disusul Facebook 20,51%, YouTube 17,95%, Instagram 14,10%, dan X/Twitter 7,69%. Komposisi ini menunjukkan bahwa distribusi konten dan percakapan paling banyak terkonsentrasi di TikTok.
Dari sisi engagement, dominasi TikTok jauh lebih kuat, dengan kontribusi mencapai 95,72% dari total engagement. Instagram menyumbang 3,08%, YouTube 1,00%, dan Facebook 0,20%, sementara X/Twitter tidak mencatat kontribusi engagement. Kondisi ini menunjukkan bahwa TikTok bukan hanya menjadi kanal dengan volume unggahan terbesar, tetapi juga menjadi kanal paling efektif dalam menghasilkan interaksi publik.
Sentimen percakapan secara keseluruhan masih didominasi positif, yakni sebesar 66,67%, sementara sentimen negatif mencapai 28,21% dan netral 5,13%. Dominasi sentimen positif menunjukkan persepsi publik terhadap DPRD Jawa Tengah relatif baik, namun porsi sentimen negatif yang cukup besar tetap perlu menjadi perhatian dalam pemantauan isu.
Kesenjangan antara volume post dan engagement antarkanal menjadi temuan penting. TikTok menyumbang 39,74% jumlah post tetapi menghasilkan 95,72% engagement. Artinya, strategi komunikasi di TikTok memiliki potensi paling besar untuk menjangkau dan mendorong interaksi audiens, sehingga perlu dioptimalkan dengan konten yang informatif, responsif, dan mampu menjawab isu publik secara cepat.
Dengan tingginya konsentrasi engagement di TikTok, potensi eskalasi isu juga perlu diantisipasi di kanal tersebut. Konten yang memuat kritik atau sentimen negatif berpeluang memperoleh interaksi besar, sehingga pemantauan percakapan dan respons terhadap isu strategis di TikTok perlu menjadi prioritas.
Tren Percakapan Mingguan – DPRD Jawa Tengah
Puncak aktivitas percakapan terjadi pada 24 Agustus 2026, dengan 33 post dan 38.701 engagement. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh isu “DPRD Jawa Tengah Terima Aspirasi Mahasiswa”, yang menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap interaksi antara DPRD Jawa Tengah dan mahasiswa.
Aktivitas media sosial mengalami penurunan sangat tajam setelah puncak pada 24 Agustus. Pada 28 Agustus, jumlah percakapan turun menjadi hanya 3 post dengan 9 engagement. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingginya performa percakapan pada awal pekan sangat bergantung pada keberadaan isu yang memiliki daya tarik publik kuat.
Isu aspirasi mahasiswa menjadi penggerak utama aktivitas media sosial sepanjang pekan, baik dari sisi volume post maupun engagement. Isu tersebut menghasilkan interaksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan topik lainnya, sehingga menjadi faktor utama dalam membentuk tren percakapan DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan.
Setelah isu aspirasi mahasiswa mereda, perhatian publik bergeser ke konten dengan daya engagement lebih rendah, seperti ucapan selamat atas Muktamar Nahdlatul Ulama. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa konten seremonial atau ucapan cenderung memiliki daya interaksi yang lebih terbatas dibandingkan konten yang berkaitan langsung dengan isu publik dan aktivitas DPRD.
Secara strategis, pola tersebut menunjukkan bahwa isu aktual dan interaksi langsung dengan kelompok masyarakat memiliki daya dorong engagement yang jauh lebih besar. Momentum isu seperti aspirasi mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi publik, dengan tetap diimbangi respons yang cepat, informatif, dan terukur agar tingginya perhatian publik tidak berkembang menjadi sentimen negatif.
Topik Utama dan Narasi Publik – DPRD Jawa Tengah
“Aksi BEM Undip dan tuntutan kebijakan publik” menjadi isu paling dominan selama periode pemantauan, dengan 22 post dan 39.624 engagement. Besarnya interaksi menunjukkan bahwa percakapan publik mengenai DPRD Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh isu aspirasi mahasiswa, sekaligus membawa kecenderungan narasi kritis terhadap kebijakan dan respons lembaga legislatif.
Engagement tertinggi terkonsentrasi pada isu Aksi BEM Undip, dengan capaian yang jauh melampaui topik lainnya. Sebagai pembanding, isu aksi massa Semarang dan dampak lalu lintas menghasilkan 977 engagement, sedangkan aksi BEM Semarang Raya dan tuntutan di Tugu Muda mencatat 777 engagement. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa isu demonstrasi mahasiswa menjadi penggerak utama perhatian dan respons audiens terhadap DPRD Jawa Tengah.
Dominasi isu aksi mahasiswa menunjukkan bahwa isu yang berkaitan langsung dengan aspirasi, tuntutan kebijakan, dan respons DPRD memiliki daya engagement yang sangat tinggi. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator bahwa isu-isu yang menyentuh kepentingan publik lebih mampu mendorong percakapan dibandingkan konten informatif atau seremonial.
Narasi positif tetap hadir melalui sejumlah topik, seperti Maulid Nabi, Muktamar NU, Cita Manunggal Cup, serta apresiasi terhadap legislator. Namun, eksposur dan engagement dari narasi tersebut belum mampu mengimbangi besarnya interaksi yang dihasilkan isu aksi mahasiswa dan tuntutan kebijakan publik.
Dari perspektif komunikasi, tingginya engagement pada isu negatif perlu dipandang sebagai peluang sekaligus risiko. Perhatian publik yang besar dapat menjadi ruang bagi DPRD Jawa Tengah untuk menunjukkan keterbukaan terhadap aspirasi, menjelaskan posisi dan tindak lanjut secara transparan, serta membangun narasi berbasis solusi agar percakapan kritis tidak berkembang menjadi persepsi negatif yang lebih luas.
Pemantauan Ketua DPRD Jawa Tengah
Tidak terdapat percakapan yang teridentifikasi mengenai Ketua DPRD Jawa Tengah selama periode pemantauan. Data menunjukkan 0 post dan 0 engagement, sehingga belum terlihat eksposur maupun interaksi audiens di media sosial yang secara spesifik berkaitan dengan Ketua DPRD Jawa Tengah.
Profil sentimen tidak terbentuk pada periode ini karena tidak terdapat unggahan yang dapat diklasifikasikan sebagai sentimen positif, netral, maupun negatif. Dengan demikian, belum dapat disimpulkan adanya kecenderungan persepsi publik terhadap Ketua DPRD Jawa Tengah berdasarkan data media sosial periode ini.
Tidak terdapat top post maupun akun dengan engagement yang dapat dianalisis terkait Ketua DPRD Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas atau pemberitaan mengenai Ketua DPRD Jawa Tengah belum menghasilkan percakapan yang terukur dalam kanal media sosial yang dipantau.
Dari perspektif komunikasi publik, nihilnya percakapan juga menjadi temuan yang perlu diperhatikan, terutama karena aktivitas DPRD Jawa Tengah secara institusional memiliki eksposur yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan visibilitas dan personal branding Ketua DPRD melalui konten yang relevan dengan agenda, kinerja, serta isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Pemantauan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah
Percakapan mengenai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah mencatat 10 post dengan total 228 engagement selama periode pemantauan. Seluruh percakapan teridentifikasi memiliki sentimen positif, menunjukkan eksposur yang relatif kondusif dan belum terlihat adanya isu negatif yang menonjol terkait para Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.
Sarif Abdillah, menjadi figur dengan engagement tertinggi, dengan 2 post dan 137 engagement. Percakapan terutama berkaitan dengan dorongan penguatan peran Nahdlatul Ulama (NU), yang menjadi topik dengan respons audiens paling tinggi dalam pemantauan Wakil Ketua DPRD Jateng.
Heri Pudyatmoko mencatat 3 post dengan 39 engagement, dengan topik utama mengenai capaian pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, Mohammad Saleh, menghasilkan 2 post dengan 33 engagement, terutama terkait kehadirannya dalam pengukuhan pengurus MUI Jawa Tengah.
Setya Arinugroho, tercatat dalam 3 post dengan 19 engagement, dengan topik utama berupa dukungan terhadap pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Meskipun memiliki jumlah post yang relatif lebih banyak, tingkat engagement masih berada di bawah figur Wakil Ketua lainnya.
Secara keseluruhan, percakapan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah didominasi narasi sosial-keagamaan dan aktivitas kelembagaan, terutama isu NU, MUI, serta perkembangan pemerintahan. Dominasi sentimen positif menjadi modal komunikasi yang baik, sementara performa Sarif Abdillah menunjukkan bahwa isu yang memiliki kedekatan dengan organisasi dan perhatian komunitas mampu menghasilkan engagement lebih tinggi.
Pemantauan Pemprov Jawa Tengah
Pemprov Jawa Tengah mencatat 165 post dengan total 206.642 engagement selama periode pemantauan. Sentimen percakapan sangat didominasi positif sebesar 93,94%, sementara sentimen netral dan negatif masing-masing sebesar 3,03%. Komposisi ini menunjukkan bahwa respons publik terhadap aktivitas Pemprov Jawa Tengah berada dalam kondisi sangat kondusif, dengan porsi kritik yang relatif kecil.
Dari sisi volume percakapan, topik PLTS Terapung Gajah Mungkur dan energi terbarukan menjadi isu yang paling banyak dibicarakan dengan 17 post. Selanjutnya, bantuan logistik bagi korban gempa NTT mencatat 13 post, sedangkan transportasi listrik dan digitalisasi layanan menghasilkan 8 post. Hal ini menunjukkan perhatian publik terhadap isu transisi energi, kepedulian kemanusiaan, serta transformasi layanan publik.
Dari sisi engagement, isu mobilisasi demo dan imbauan transportasi menjadi pendorong utama, dengan capaian 151.383 engagement. Angka tersebut jauh melampaui topik geothermal Gunung Ungaran dan energi bersih yang mencatat 30.474 engagement, serta mobilisasi massa demo dan RUU Perampasan Aset dengan 13.106 engagement.
Perbedaan antara volume post dan engagement menunjukkan bahwa isu yang berkaitan langsung dengan dinamika aksi publik dan kebutuhan mobilitas masyarakat memiliki daya tarik audiens yang jauh lebih tinggi dibandingkan isu yang lebih bersifat informatif atau programatik. Dengan demikian, tingginya engagement tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya konten, tetapi juga oleh relevansi isu dengan situasi yang sedang menjadi perhatian masyarakat.
Secara keseluruhan, Pemprov Jawa Tengah memiliki eksposur media sosial yang kuat dengan sentimen publik sangat positif. Isu energi terbarukan, bantuan kemanusiaan, dan digitalisasi layanan dapat terus diperkuat sebagai narasi positif, sementara isu demonstrasi dan transportasi perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki potensi engagement sangat besar dan dapat memengaruhi persepsi publik secara cepat.
Share of Voice Seluruh Wilayah
Share of Voice seluruh wilayah mencatat total 548.441 engagement selama periode pemantauan. Pemprov Jawa Tengah menjadi entitas dengan kontribusi engagement terbesar, yakni 206.642 engagement atau 37,68%. Dominasi ini menunjukkan bahwa aktivitas dan isu yang berkaitan dengan Pemprov Jawa Tengah menjadi perhatian utama audiens dibandingkan entitas lain yang dipantau.
DPRD Kabupaten Pekalongan menempati posisi kedua dengan 126.207 engagement atau 23,01%, disusul DPRD DIY dengan 79.409 engagement atau 14,48%. Ketiga entitas tersebut secara bersama-sama menjadi pusat utama perolehan engagement dalam percakapan lintas wilayah pada periode pemantauan.
DPRD Jawa Tengah mencatat 42.410 engagement atau 7,73%, menempatkannya di bawah Pemprov Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Pekalongan, dan DPRD DIY. Capaian tersebut menunjukkan bahwa DPRD Jawa Tengah telah memiliki eksposur yang cukup signifikan, namun daya engagement masih berada di bawah beberapa entitas pembanding.
DPRD DKI Jakarta mencatat 37.798 engagement, sedangkan DPRD Jawa Timur mencapai 30.729 engagement. Sementara itu, DPRD Bali, DPRD Banten, DPRD Kabupaten Batang, dan DPRD Kabupaten Pemalang berada pada kontribusi engagement yang lebih rendah.
Dari perspektif komunikasi, posisi 7,73% Share of Voice DPRD Jawa Tengah menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan daya saing engagement, khususnya melalui isu yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat. Tingginya performa isu aspirasi mahasiswa pada periode ini membuktikan bahwa isu aktual dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik berpotensi meningkatkan posisi DPRD Jawa Tengah dalam peta percakapan lintas wilayah.
Pemantauan DPRD Kabupaten/Kota Terkait – Pekalongan, Pemalang, Batang
Percakapan mengenai DPRD Kabupaten/Kota terkait di Pekalongan, Pemalang, dan Batang relatif terbatas, dengan aktivitas paling banyak berasal dari DPRD Kabupaten Batang. Batang mencatat 3 post positif, terutama terkait kunjungan Kajari Batang dan sinergi kelembagaan DPRD. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Pemalang menghasilkan 2 post positif yang berkaitan dengan rapat kerja Bamusy dan agenda kegiatan DPRD.
Dari sisi engagement, DPRD Kabupaten Batang mencatat respons audiens tertinggi, yakni 179 engagement dari 1 post, dengan topik kaderisasi PDI Perjuangan dan konsolidasi daerah pemilihan (dapil). Capaian ini menunjukkan bahwa isu politik dan aktivitas internal partai memiliki daya tarik interaksi yang lebih tinggi dibandingkan konten kelembagaan lainnya dalam periode pemantauan.
DPRD Kabupaten Pemalang mencatat 6 engagement, terutama melalui konten ucapan Maulid Nabi. Meskipun jumlah interaksinya rendah, konten tersebut tetap membawa narasi positif dan menunjukkan adanya eksposur terhadap aktivitas DPRD melalui momentum keagamaan.
Kota Pekalongan tidak menunjukkan topik maupun engagement yang menonjol selama periode pemantauan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas DPRD Kota Pekalongan belum menghasilkan percakapan media sosial yang cukup signifikan untuk terukur dalam periode tersebut.
Secara keseluruhan, narasi positif di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang lebih banyak dibangun melalui sinergi kelembagaan, agenda kerja DPRD, aktivitas politik, serta momentum keagamaan. Namun, rendahnya volume dan engagement secara umum menunjukkan bahwa eksposur media sosial DPRD di ketiga wilayah masih relatif terbatas dibandingkan entitas dengan isu yang memiliki daya tarik publik lebih tinggi.
Perbandingan Percakapan DPRD Provinsi Lain – Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Banten
Percakapan DPRD antarprovinsi mencatat total 562 post selama periode pemantauan. DKI Jakarta menjadi wilayah dengan volume percakapan tertinggi, terutama dipengaruhi isu kenaikan tarif parkir yang menghasilkan 189 post. Tingginya volume tersebut sekaligus disertai sentimen dominan negatif, menunjukkan bahwa isu kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dapat memicu percakapan dalam jumlah besar.
Dari sisi engagement, DI Yogyakarta mencatat respons audiens tertinggi sebesar 29.839 engagement, terutama didorong oleh isu aksi demonstrasi mahasiswa. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 29.004 engagement, yang terutama dipengaruhi isu perjodohan Niken Salindry dengan Aditya Halindra. Data ini menunjukkan bahwa volume post tidak selalu berbanding lurus dengan engagement, karena karakter dan daya tarik isu turut menentukan tingkat interaksi audiens.
Sentimen percakapan menunjukkan karakter yang beragam antarwilayah. DI Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, dan Banten didominasi sentimen positif, sementara Jawa Timur cenderung netral. DKI Jakarta menjadi satu-satunya wilayah dengan sentimen dominan negatif, terutama berkaitan dengan isu kenaikan tarif parkir.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa isu kebijakan publik dan aksi masyarakat memiliki kemampuan kuat dalam mendorong volume maupun engagement, sementara isu yang bersifat viral atau memiliki nilai perhatian tinggi juga dapat menghasilkan interaksi besar meskipun tidak berkaitan langsung dengan kinerja kelembagaan DPRD.
Bagi DPRD Jawa Tengah, pola tersebut dapat menjadi pembanding dalam menyusun strategi komunikasi. Isu yang dekat dengan kepentingan masyarakat terbukti mampu menghasilkan engagement tinggi, sehingga komunikasi terkait aspirasi publik perlu dikelola secara responsif dengan tetap mengedepankan penjelasan, solusi, dan penguatan sentimen positif.
Ringkasan Strategis Media Sosial
Kesimpulan Keseluruhan
Percakapan media sosial terkait DPRD Jawa Tengah pada periode 24–30 Agustus 2026 mencatat 78 post dengan total 42.410 engagement. Sentimen percakapan didominasi positif sebesar 66,67%, diikuti negatif 28,21% dan netral 5,13%. Komposisi ini menunjukkan persepsi publik secara umum masih positif, tetapi porsi sentimen negatif cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian.
TikTok menjadi kanal paling dominan, dengan kontribusi 39,74% dari total post sekaligus menghasilkan 95,72% engagement. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa TikTok merupakan kanal paling efektif dalam mendorong interaksi audiens terhadap isu DPRD Jawa Tengah.
Pola percakapan menunjukkan bahwa isu aktual yang berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat memiliki daya tarik jauh lebih besar dibandingkan konten seremonial. Karena itu, isu publik perlu menjadi bagian penting dalam strategi komunikasi DPRD Jawa Tengah, dengan pengelolaan narasi yang cepat, terbuka, dan solutif.
Sorotan Strategis
Puncak aktivitas terjadi pada 24 Agustus 2026, ketika percakapan mencapai 33 post dengan 38.701 engagement. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh topik “Aksi BEM Undip dan tuntutan kebijakan publik”, yang mencatat 22 post dan 39.624 engagement dalam keseluruhan pemantauan. Tingginya engagement menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap isu aspirasi mahasiswa, sekaligus memperlihatkan kuatnya daya tarik isu yang membawa narasi kritis.
Sarif Abdillah menjadi figur pimpinan DPRD yang paling menonjol, dengan 2 post dan 137 engagement, seluruhnya dalam sentimen positif. Narasi yang muncul terutama berkaitan dengan dorongan penguatan peran NU, menunjukkan bahwa isu sosial-keagamaan dapat menjadi ruang eksposur positif bagi pimpinan DPRD.
Pemprov Jawa Tengah menunjukkan performa komunikasi yang sangat positif, dengan 165 post, 206.642 engagement, dan sentimen positif 93,94%. Isu mobilisasi demo dan imbauan transportasi menjadi pendorong engagement terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa respons institusi terhadap isu aktual dan kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan perhatian publik yang besar sekaligus menjaga sentimen positif.
Isu yang Perlu Dipantau
Aspirasi mahasiswa menjadi isu dengan risiko komunikasi paling tinggi, dengan 22 post dan 39.624 engagement serta kecenderungan sentimen negatif. Besarnya engagement menunjukkan bahwa isu tersebut memiliki potensi membentuk persepsi publik secara luas. Rekomendasi: memperkuat klarifikasi terbuka, menyampaikan posisi dan tindak lanjut DPRD secara transparan, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Penurunan aktivitas setelah puncak 24 Agustus perlu diperhatikan. Aktivitas turun dari 33 post dan 38.701 engagement pada 24 Agustus menjadi hanya 3 post dan 9 engagement pada 28 Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa engagement sangat bergantung pada isu aktual yang memiliki daya tarik tinggi. Rekomendasi: mempertahankan konsistensi konten melalui isu yang relevan, aktual, edukatif, dan memiliki kedekatan dengan kebutuhan masyarakat.
Eksposur Ketua DPRD Jawa Tengah perlu diperkuat. Selama periode pemantauan tidak terdapat post maupun engagement yang teridentifikasi terkait Ketua DPRD Jawa Tengah. Kondisi ini berbeda dengan Wakil Ketua, khususnya Sarif Abdillah yang masih menghasilkan eksposur positif. Rekomendasi: meningkatkan visibilitas Ketua DPRD melalui konten proaktif mengenai agenda, kinerja, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta penjelasan kebijakan yang dikemas secara informatif dan mudah dipahami.
TikTok perlu menjadi prioritas dalam strategi komunikasi, mengingat kontribusinya mencapai 95,72% dari total engagement. Namun, dominasi engagement juga berarti bahwa isu negatif berpotensi menyebar lebih cepat. Karena itu, diperlukan pemantauan real-time, respons cepat terhadap isu kritis, serta produksi konten video yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu membangun persepsi positif.
Lampiran: Percakapan DPRD Jawa Tengah — Isu Utama
ISU 01 — Aksi Massa di DPRD Jateng Berdampak pada Akses Stasiun
Aksi massa di sejumlah titik Kota Semarang, termasuk kawasan Gedung DPRD Jawa Tengah pada 26 Agustus 2026, berdampak pada potensi kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas. KAI mengimbau penumpang Stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol untuk datang lebih awal guna mengantisipasi perubahan kondisi lalu lintas dan memastikan perjalanan tetap sesuai jadwal.
Relevansi monitoring: Isu ini menunjukkan dampak aksi di sekitar DPRD terhadap mobilitas masyarakat dan layanan transportasi publik, sehingga berpotensi memperluas perhatian publik dari isu demonstrasi ke aspek ketertiban dan aksesibilitas kota.
ISU 02 — BEM Undip Sampaikan Lima
Tuntutan di DPRD Jateng
BEM Undip menggelar aksi “Diponegoro Melawan” di depan Kantor DPRD Jawa Tengah dengan menyampaikan lima tuntutan yang berkaitan dengan demokratisasi, transparansi, perlindungan ruang sipil, ketahanan pangan, dan masyarakat pesisir. Aksi juga menyoroti persoalan Papua, kebijakan pangan, serta kekhawatiran terhadap pendekatan militer dalam ranah sipil.
Relevansi monitoring: Isu ini menjadi salah satu percakapan utama karena membawa sejumlah tuntutan kebijakan publik dan berpotensi membentuk persepsi terhadap respons DPRD Jawa Tengah.
ISU 03 — DPRD Jateng Hadiri Penutupan Pituruh Expo 2026
Anggota DPRD Jawa Tengah menghadiri penutupan Pituruh Expo dan Pesta Hiburan Rakyat 2026 di Kecamatan Pituruh, Purworejo, dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan ditutup dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk sebagai bagian dari pelestarian budaya dan penguatan kebersamaan masyarakat.
Relevansi monitoring: Narasi ini memberikan eksposur positif melalui keterlibatan DPRD dalam kegiatan masyarakat, pelestarian budaya, dan perayaan kemerdekaan.
ISU 04 — Aksi Mahasiswa Undip Soroti Respons DPRD Jateng
Ratusan mahasiswa Undip menggelar aksi “Diponegoro Melawan” dengan tuntutan terkait transparansi pemerintahan, pendidikan, ketahanan pangan, ruang sipil, dan perlindungan masyarakat pesisir. Aksi menjadi sorotan setelah terjadi ketegangan terkait respons Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Abdullah Aminudin yang disebut menolak membacakan tuntutan mahasiswa.
Relevansi monitoring: Isu ini memiliki risiko reputasi lebih tinggi karena tidak hanya membahas tuntutan mahasiswa, tetapi juga menyoroti secara langsung respons anggota DPRD. Konflik atau ketegangan dalam aksi berpotensi meningkatkan engagement dan memperkuat sentimen negatif.
ISU 05 — Muhammad Saleh Hadiri Pengukuhan MUI Jateng
Muhammad Saleh menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap peran MUI dalam membimbing umat. Kehadiran tersebut mencerminkan upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan organisasi keagamaan di Jawa Tengah.
Relevansi monitoring: Isu ini membawa narasi positif melalui penguatan hubungan kelembagaan dan dukungan terhadap peran organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
ISU 06 — Ucapan Selamat Muktamar ke-35 NU
Percakapan mengenai ucapan selamat Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mencakup pesan dan harapan dari tokoh masyarakat, pemerintah, serta organisasi terkait. Narasi yang muncul menekankan dukungan terhadap keberlanjutan dan kemajuan NU, termasuk penguatan peran sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
Relevansi monitoring: Isu ini memperkuat narasi positif berbasis sosial-keagamaan dan kebangsaan. Namun, dibandingkan isu aksi mahasiswa, daya engagement-nya relatif lebih rendah sehingga lebih berfungsi sebagai konten pendukung dalam membangun eksposur positif DPRD Jawa Tengah.
