Penting, Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Tanggal -
WhatsApp Image 2024 01 04 at 15.42.16

SOAL PEMUDA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi Jateng, Kamis (4/1/2024), membahas soal kepemudaan. (foto choirul amin) 

YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berkomitmen mendorong peran pemuda dalam pembangunan daerah sesuai dengan aturan dalam Perda tentang kepemudaan. Untuk itu, Komisi E melaksanakan studi banding ke Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (4/1/2024) guna mencari data dan masukan mengenai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz menyampaikan, dalam proses pembangunan masa depan pemuda, masih diperlukan kerja keras semua pihak. Berkaca pada data IPP, Pemprov DIY meraih peringkat pertama dengan nilai 69,6%, bahkan melebihi pencapaian tingkat nasional dengan nilai persentase 55,3%. 

“Dengan data itu, kami berharap dapat belajar lebih supaya indeks di Jateng dapat lebih baik lagi. Selain itu juga dapat meningkatkan kebudayaan melalui peran serta pemuda dalam proses pembangunan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Provinsi DI. Yogyakarta Wahyu Widi Astuti menyampaikan, untuk mewujudkan pembangunan pemuda sekaligus meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pihaknya tidak jalan sendirian. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. 

“Perlunya komitmen bersama, koordinasi dengan dinas yang membidangi, pola koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan sehingga dapat memaksimalkan peran sesuai dengan potensi masing-masing,” kata Wahyu.

Senada, Kepala Badan Pemuda & Olahraga (BPO) Provinsi DI. Yogyakarta Priyo Santoso mengatakan, agar prospeknya menjadi lebih baik, dalam program dan kegiatan pihaknya sudah sesuai dengan perencanaan. Dikatakan, BPO berkolaborasi lintas OPD seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AP, dan Perguruan Tinggi.

“Jadi, kami mengalir begitu saja, wewenangnya sudah terbagi dan itu sudah sesuai semua programnya,” ujar Priyo.

Untuk diketahui, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur pembangunan pemuda di 5 domain dasar. Diantaranya pendidikan, kesehatan & kesejahteraan, lapangan & kesempatan kerja, partisipasi & kepemimpinan, dan gender & diskriminasi. (amin/ariel)

Dilihat: 46

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).