Pemprov Jateng dan LKPP RI Luncurkan e-Katalog 6.0

WhatsApp Image 2024 08 06 at 17.28.30

PELUNCURAN : Sekda Soemarno beserta Kepala LKPP Hendrar Prihadi pada acara peluncuran e-Katalog 6.0 di Surakarta.(foto: setyo herlambang)

SURAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI meluncurkan e-Katalog versi 6.0, Selasa (6/8/2024). Pada kesempatan itu selama tiga hari sampai Kamis (8/8/2024), dilakukan rapat koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Peluncuran e-Katalog dilakukan oleh Sekda Soemarno beserta Kepala LKPP Hendrar Prihadi. Atas pelucuran e-Katalog versi terbaru itu, Pemprov Jateng menjadi piloting katalog versi 6.0 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, LKPP, dan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengatakan, e-Katalog versi 6.0 yang memiliki beberapa keunggulan dibanding e-Katalog sebelumnya. Yakni, pejabat pengadaan bisa memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengiriman barang dalam satu sistem. Keunggulan lainnya adalah adanya fitur e-audit. Dengan begitu, para Inspektur bisa melakukan supervisi supaya tidak terjadi pelanggaran.

Dalam sambutannya, Sekda Soemarno mengatakan, Jateng telah memiliki katalog elektronik belanja langsung toko online atau e-Blangkon. Bahkan banyak UMKM yang tergabung sebagai penyedia barang dan jasa di aplikasi tersebut. Bahkan sampai semester I 2024 nilai transaksi mencapai Rp 263 miliar.

Jadi aplikasi e-Blangkon ini, selain untuk pengadaan barang dan jasa, juga mendorong UMKM dalam meningkatkan inklusi keuangan,” kata Sumarno.

Ia berharap, semakin banyak pelaku UMKM yang tergabung di e-Blangkon. Sebab, potensi belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota cukup besar. Dengan begitu, UMKM di Jateng menjadi lebih berkembang.

Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jateng, Yasip Khasani mengatakan, ada sebanyak 502.693 produk yang tayang di e-Blangkon. Penyedia paling banyak adalah kategori produk alat perlengkapan kantor dan jasa katering. Ia mengatakan, capaian realisasi komitmen produk dalam negeri (PDN) hingga awal Agustus 2024 tercatat sekitar 37 persen. Sedangkan realisasi komitmen usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) mencapai sekitar 44 persen, atau melebihi target nasional sebesar 40 persen.

β€œBerbagai inovasi telah dilakukan Pemprov Jateng. Salah satunya menjadi pelopor untuk konsolidasi, menyatukan beberapa paket pekerjaan yang sama, sehingga akan mendapatkan harga yang lebih efisien,” katanya.

Pada kesempatan itu turut diserahkan penghargaan Blangkon Award 2024 kepada sejumlah pemerintah daerah, satuan kerja perangkat daerah, gapoktan. Pemkab Batang dinyatakan terbaik dalam penganugerahan tersebut disusul Kota Salatiga dan Boyolali. Pada kesempatan itu pula Sekretariat DPRD Jateng diwakili Kepala Bagian Humas Andi Susmono dan Bagian Umum turut menghadiri acara tersebut.(dewi/priyanto)

Berita Terkait

  • Diskusi soal Tata Kelola Rumah Sakit Mata

    SURABAYA β€” Guna mempelajari penetapan retribusi, tata kelola layanan, dan pengelolaan rumah sakit spesialis, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Provinsi Jatim di Kota Surabaya, Selasa (14/4/2026).

  • Komisi D Apresiasi Penyelesaian Perbaikan RTLH

    SLAWI – Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal terdata masih ada sebanyak 277 rumah sudah selesai diperbaiki. Dalam pantauan Komisi D salah satu rumah milik warga, di Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Kamis (2/5/2024) terbantu dengan pembangunan rumah miliknya sehinga laik huni dan disinggahi.Β 

  • Komisi A Pantau Tahapan Pilkada di Pemalang

    PEMALANG – Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Komisi A DPRD Jateng menilai penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi Covid-19 membuat persiapan dan pelaksanaan di Jateng menjadi molor. Untuk itu, Dewan meminta penyelengara pilkada di daerah tetap berupaya maksimal agar pesta demokrasi bisa berjalan lancar dan kondusif.