Pelayanan Kesehatan Masyarakat Harus Dioptimalkan

Tanggal -
IMG 20220113 WA0015

BICARA KESEHATAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal kesehatan masyarakat di Kantor Dinkes Provinsi DIY, Kamis (13/1/2022). (foto cahya dwi prabawa)

YOGYAKARTA – Dalam indeks tingkat kesehatan masyarakat, Provinsi DIY menempati urutan kedua nasional terbaik. Melihat keberhasilan provinsi tetangga itu, Komisi E DPRD Provinsi Jateng tertarik untuk mengajak Dinkes Provinsi DIY berdiskusi seputar pengelolaan, penanganan, dan pelayanan bidang kesehatan masyarakat.

Bertempat di Kantor Dinkes Provinsi DIY, Kamis (13/1/2022), diskusi digelar membahas pelayanan rumah sakit (RS) yang dikelola daerah, vaksinasi corona, jaminan kesehatan masyarakat, dan persoalan stunting. “Kami ingin menggali informasi dan mendapat masukan seputar penanganan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Abdul Hamid, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng, dalam diskusi bersama dinkes.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Joko Hariyanto menanyakan soal progres vaksinasi. Menurut dia selama ini pencapaian DIY lebih baik dibanding Jateng. 

“Bagaimana kiat-kiat DIY mencapai target vaksinasi yang baik dan bagaimana penyelesaian permasalahan BPJS di DIY?,” tanya Joko.

Menyoal stunting, Anggota Komisi E lainnya messy widyastuti, menanyakan, “apakah ada program-program untuk mendukung preventif tentang stunting?”

Siti Badriah selaku Sekretaris Dinkes Provinsi DIY menanggapinya satu persatu. Dikatakan, saat ini DIY sudah memiliki RS dengan pelayanan yang cukup baik. Namun, diakuinya pula, masih banyak yang terkonsentrasi di kota. 

“Kami memiliki RS yang memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Kekurangannya hanya RS masih terkonsentrasi di kota dan belum menyentuh ke daerah penyokong kota seperti Gunung Kidul dan Kulon Progo. Namun demikian, kami juga memiliki Balai Penjamin Kesehatan Masyarakat yang bisa menyentuh sampai pedesaan,” jelas Siti. 

Terkait vaksin, lanjut dia, Provinsi DIY telah mencapai 98% dan penurunan pasien Covid-19 kini sudah sangat menurun. Saat ini juga sudah banyak shelter corona yang kosong.

“Kami berharap pemberian vaksin dan penurunan pasien terus berbanding lurus agar jangan sampai ada penambahan kasus baru. Ajakan prokes (protokol kesehatan) tetap disosialisasikan terus menerus,” katanya.

Mengenai progres vaksinasi, ia menjelaskan program itu bisa berjalan baik karena ada kesadaran masyarakat itu sendiri. Terkait persoalan BPJS dalam jaminan kesehatan, DIY memiliki Balai Penjamin Kesehatan Masyarakat yang bertugas mengurusi kesehatan masyarakat.

“Itu terkhusus bagi masyarakat yang belum bisa mengklaim jaminan kesehatan dari BPJS,” terangnya.

Soal stunting, menurut Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi DIY Endang, hal tersebut adalah masalah gizi kronis di masyarakat yang penyebabnya dari multifaktor. Mengatasinya, Provinsi DIY memiliki komitmen untuk menjadi perencanaan daerah dalam pencegahan stunting. 

“Kami memiliki program inovasi kesehatan bagi masyarakat sehingga dalam penanggulangan masalah gizi, mulai dari pemantauan kesehatan ibu hamil sampai kesehatan anak terus kami lakukan,” jawab Endang. (cahyo/ariel)

Dilihat: 34

Berita Terkait

  • IAIN Salatiga Minta Dukungan Alih Status

    SALATIGA – Sebagai upaya pengembangan kelembagaan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga kini masih bergelut dengan alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Untuk itu, pihak rektorat IAIN meminta dukungan politik kepada DPRD Provinsi Jateng agar alih status tersebut segera terealisasi.

  • Dewan Dukung Proyek Panas Bumi Ungaran

    UNGARAN – Komisi D DPRD Jateng meninjau sumber energi panas bumi yang berada di kawasan Candi Gedongsongo Ungaran Kabupaten Semarang, Jumat (21/6/2019). Sumur itu didalamnya terdapat pembangunan uap untuk pembangkit listrik.

  • Pengelolaan Sungai Brantas Jadi Acuan Komisi D

    SURABAYA – Komisi D DPRD Jateng belajar tata kelola air ke Jawa Timur, Jumat (4/10/2019). Dalam kesempatan itu, Dewan turut meninjau pengelolaan air di Sungai Brantas. Pentingya pembelajaran itu, supaya Komisi D memiliki referensi mengingat Jateng juga memiliki sejumlah sungai besar yang diakui belum terkelola secara optimal.

  • Perlu Kolaborasi Maksimalkan SPAM di Jateng

    JAKARTA –  Polemik pengelolaan air masih menjadi kasus khusus yang perlu untuk dicarikan solusi. Kondisi ini menjadi salah satu konsen dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, akan keterbutuhan air bersih untuk masyarakat. Memandang pentingnya hal tersebut, Komisi D DPRD Jawa Tengah mendorong adanya Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengurai hal tersebut.

  • Bambang Kribo: Bankeu Desa Segera Cair

    UNGARAN – Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2020 sampai sekarang belum dapat dicairkan. Kondisi itu dikeluhkan oleh warga desa karena dinilai sudah sangat mendesak untuk kebutuhan pembangunan fisik di desa.

  • DIALOG PROAKTIF : Aziz Ingin Kuatkan Pendidikan Berbasis Keagamaan

    WONOSOBO – Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz selama dua hari berkunjung ke sejumlah tempat di Wonosobo dan Temanggung, Senin (11/12/2023). Ada dua tempat yang dikunjungi yakni SMK Takhasus Alquran dan Ponpes Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Al Asyariyyah di Kalibeber. Aziz ingin mengetahui pola pendidikan keagamaan di tempat itu. Menurutnya, untuk saat ini benteng pendidikan ada di keagamaan.