Pansus Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida Diskusi bersama OPD

Tanggal -
20230522142346 IMG

SOAL RAPERDA. Pansus Raperda Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida menggelar rapat di ruang Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Senin (22/5/2023). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Pansus Raperda Perubahan Bentuk Hukum Jamkrida melakukan pembicaraan dengan Biro Perekonomian, Biro Hukum, dan PT. Jamkrida. Diskusi itu digelar di ruang rapat Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Senin (22/5/2023).

Dipimpin Ketua Pansus Bambang Haryanto bersama Wakil Ketua Siti Rosidah, raperda tersebut membahas soal perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida menjadi PT. Jamkrida (Perseroda). Didalam raperda itu juga membahas mengenai urusan internal perusahaan AD/ART, RUPS, struktur organisasi, pembagian laba, sinergitas, dan lainnya.

Bambang Haryanto berharap penyusunan raperda tersebut dapat mencakup semua persoalan yang dihadapi. Dengan begitu, perubahan bentuk hukum Jamkrida ke depan bisa lebih bermanfaat.

“Pasal dan Bab sudah kita bahas. Harapannya, penyusunan bisa diselesaikan dengan baik,” kata Bambang. (ariel/priyanto)

Dilihat: 50

Berita Terkait

  • Kebun Benih Masaran Karanganyar Berupaya Kejar Target PAD

    KARANGANYAR – Dalam hal monitoring kinerja pendapatan, Komisi C DPRD Provinsi Jateng tidak hanya menyambangi BUMD bidang keuangan/ perbankan tapi juga organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya seperti Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) yang memiliki banyak kebun benih. Pada Senin (27/2/2023), Komisi C menyasar Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura (TPH) Masaran Kabupaten Karanganyar.

  • Pantau Harga Pangan di Pekalongan, Cabai Tembus Rp 120 Ribu

    PEKALONGAN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mengawasi ketersediaan cadangan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Pantauan lapangan dilakukan di 2 titik utama yakni Pasar Banjarsari dan Pasar Batik Sentono, Kota Pekalongan, Senin (9/3/2026).

  • Pentingnya Pemahaman Akar Budaya dalam Penanganan Konflik Sosial

    YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Jateng terus berupaya guna mendapatkan data secara komprehensif perihal penguatan isi dari Raperda Penanganan Konflik Sosial. Pada Jumat (22/9/2023), komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu berkunjung ke DPRD Provinsi DI Yogyakarta. Pada kesempatan itu mereka diterima Ketua Komisi A Eko Suswanto.

  • Garam Belum Sejahterakan Petani

    REMBANG – Harga garam di pasaran belum begitu menggembirakan bagi petani. Masih terjadi ketimpangan harga yang tidak sebanding lurus dengan operasional terutama untuk menaikkan kesejahteraan petani.