DPRD & Polda Jalin Sinergi
SEMARANG – Setelah menyambangi Kejaksaan Tinggi Jateng, Pimpinan DPRD (Pimwan) menyambangi Polda Jateng. Disana, rombongan dewan didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) diterima Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

SEMARANG – Setelah menyambangi Kejaksaan Tinggi Jateng, Pimpinan DPRD (Pimwan) menyambangi Polda Jateng. Disana, rombongan dewan didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) diterima Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi.

SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama 4 wakilnya yakni Sukirman, Heri Pudyatmoko, Ferry Wawan Cahyono, dan Quatly Abdulkadir Alkatiri melakukan kunjungan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) yakni ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Rabu (24/6/2020). Di Kejati, pimpinan DPRD (Pimwan) yang didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin itu bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Priyanto.

GEDUNG BERLIAN – Komisi D mengelar kembali rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 hari kedua, Selasa (23/6/2020), di ruang rapat komisi lantai 3 Gedung DPRD Provinsi Jateng.

GEDUNG BERLIAN – Rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kembali memasuki pembahasan di hari kedua di Ruang Rapat Komisi C, Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Pahlawan Kota Semarang, Selasa (23/6/2020). Rapat yang diikuti 13 organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas target pencapaian dan realisasi Tahun 2020 yang nantinya akan menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendatang.

GEDUNG BERLIAN – Penundaan Pilkada Serentak 2020 menjadi topik utama dalam dialog virtual yang ditayangkan secara live streaming oleh TVKU, Selasa (23/6/2020). Dalam dialog itu, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengakui dampak pandemi Covid-19 sangat luas, tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga politik seperti pilkada.

GEDUNG BERLIAN โ DPRD Provinsi Jateng melanjutkan rapat RKPD secara marathon. Kali ini, Komisi B DPRD Jateng melanjutkan rapat koordinasinya dengan Disperindag Provinsi Jateng yang menekankan soal pemasaran produk lokal, Selasa (23/6/2020).

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng kembali melanjutkan pembahasan Rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dengan seluruh mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat Komisi E, Selasa (23/6/2020). Kali ini, pembahasan menyoroti sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, dan bidang olahraga kebudayaan.

GEDUNG BERLIAN – Persoalan perlindungan perempuan dan anak menjadi pokok bahasan utama saat DPRD Provinsi Jateng berdialog dengan Pansus IV DPRD Provinsi Jabar, di Ruang Banggar Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa (23/6/2020). Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid didampingi Anggota Komisi E Muh. Zen mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengelar rapat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (22/6/2020), di ruang rapat komisi. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid, Wakil Ketua Abdul Azis dan Sekretaris Sri Ruwiyati bersama Anggota Komisi E lainnya.

GEDUNG BERLIAN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengelar rapat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Senin (22/6/2020), di ruang rapat komisi. RKPD sendiri merupakan perencanaan tahunan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

GEDUNG BERLIAN – Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah DPRD Provinsi Jateng kembali menggelar rapat pembahasan lanjutan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2020). Rapat itu dipimpin oleh Ketua Pansus Agung Budi Margono dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait antara lain Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda), Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Inspektorat.

GEDUNG BERLIAN – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK kembali mendapatkan sorotan DPRD Provinsi Jateng. Hal itu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum sesuai target yang diharapkan.