Komisi C Bahas Kinerja Keuangan Askrida

WhatsApp Image 2023 02 02 at 9.20.53 PM

SOAL BISNIS. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Askrida, Kamis (2/2/2023), membahas soal kinerja keuangan. (foto dok humas)

JAKARTA – Penyertaan modal sangat terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida (Askrida) sebagai salah satu perusahaan swasta yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Jateng.

Saat berdiskusi, Kamis (2/2/2023), Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengatakan pihaknya ingin melihat perkembangan dan pengelolaan bisnis Askrida. Dari situ, pihaknya bisa memahami prospek bisnis terkait dengan penyertaan modal daerah.

“Kami mengapresiasi bisnis yang telah dijalankan Askrida. Diharapkan, prospek ke depan selalu bagus sehingga bisa memberikan PAD untuk Jateng,” katanya.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Agung Budi Margono mengaku pihaknya perlu berkomunikasi dengan perusahaan yang mendapatkan modal dari Pemprov Jateng. Sehingga, Komisi C juga bisa memahami apa yang dihadapi perusahaan tersebut saat menjalankan bisnisnya.

“Saya pikir baik komunikasi seperti ini sehingga kita menjadi paham. Kami berharap pula di 11 BUMD bisa saling menopang terkait dengan PAD,” kata Agung.

Menanggapi soal penambahan modal, Direktur Kepatuhan Askrida Hendro Friendiyanto mengaku hal itu sangat penting. Namun, pihaknya juga menyadari upaya penambahan modal itu masih memerlukan proses.

“Memang (penambahan modal) sangat penting untuk mengembangkan bisnis. Jika dilihat dari kepemilikan saham, Jateng itu nomor dua dan Sumbar yang terbesar. Sumbar sendiri secara rutin menyetorkannya tanpa harus diberitahu,” kata Hendro.

Ia meyakinkan bahwa bisnis yang selama ini dijalankan Askrida sangat prospektif. Karena, secara kinerja keuangan Askrida mampu memberikan deviden untuk pemilik saham, yang sebagian besar berasal dari pemerintah daerah.

“Kami sangat memahami posisi eksekutif dan legislatif. Harapannya, bisnis kami juga bermanfaat bagi para stakeholder. Yang kami sayangkan adalah aset milik Jateng yang belum bisa kami tangani semua. Jika bisa preminya dibayarkan ke kami, maka kami juga bisa memberikan deviden kepada Jateng. Seperti diketahui, kami itu jauh lebih besar dibanding milik negara sehingga prospek kami itu ke depannya lebih besar,” jelasnya.

Data kinerja keuangan Askrida mencatat, pada 2022 secara unaudited Premi Bruto dari target Rp 4,65 triliun tercapai Rp 5,21 triliun. Untuk Beban Underwriting atau beban yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan, memelihara, dan menyelesaikan kerugian suatu pertanggungan, dari target Rp 3,29 triliun tercapai Rp 3,87 triliun.

Untuk Hasil Underwriting atau laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih pendapatan premi dan beban underwriting (beban klaim dan beban komisi), dari target Rp 484,22 miliar tercapai Rp 410,25 miliar. Untuk Hasil Investasi, dari target Rp 95,57 miliar tercapai Rp 93,34 miliar.

Untuk Beban Usaha, dari target Rp 489,71 miliar tercapai Rp 406,71 miliar. Sementara Laba (sebelum pajak), dari target Rp 90,24 miliar tercapai Rp 94,71 miliar. (ariel/priyanto)

Berita Terkait

  • DPRD Meminta Pembangunan Jangan Merugikan Rakyat

    GEDUNG BERLIAN – Anggota DPRD Jateng A Baginda MM meminta kepada organisasi kemahasiswaan hendaknya bisa berpikir jernih terkait permasalahan di Desa Wadas, Purworejo. Mahasiswa harus bisa memilah dan memilih sebuah permasalahan supaya dalam mengambil sikap tetap objektif.

  • BBPPKS Yogyakarta Berfungsi sebagai Pelayanan Diklat & Sosial

    YOGYAKARTA – Sebagai upaya penguatan data tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial, Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Balai Besar Pendidikan & Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, Senin (7/1/2022). Setibanya disana, digelar diskusi antara Komisi E dan BBPPKS.

  • Aset di Pasar Banggi Rembang Belum Optimal

    REMBANG – Komisi A DPRD Jateng saat ini masih melakukan pantauan aset milik pemerintah provinsi, salah satunya di Jalan Raya Pasar Banggi Kabupaten Rembang, Rabu (20/3/2019). Saat mendampingi rombongan dewan, Kasubbid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan…

  • Bagus, Pengelolaan BMD di Wonogiri

    WONOGIRI – Guna mendapatkan data dan masukan yang lebih lengkap untuk Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Komisi C DPRD Provinsi Jateng kembali mengunjungi daerah. Salah satunya menyambangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri.

  • Pelatihan Kerja di BLK Perlu Sesuaikan dengan UU Cipta Kerja

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah terus mendalami materi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketengakerjaan. Dalam upaya penguatan tersebut, dewan berkunjung ke Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Provinsi Yogyakarta pada Selasa, (14/12/2022). Turut hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.