Kinerja Lab Hama Sukoharjo Dipantau

Screenshot 20220122

LIHAT LAB. Komisi B DPRD Provinsi Jateng memantau perkembangan LPHP di Kabupaten Sukoharjo, Jumat (21/1/2022). (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana)

SUKOHARJO – Komisi B DPRD Provinsi Jateng melaksanakan pertemuan dalam rangka pengawasan dan pemantauan Laboratorium Pengamatan Hama & Penyakit (LPHP) di Kabupaten Sukoharjo dan Balai Benih Tanaman Pangan & Holtikultura Wilayah Surakarta milik Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jateng, Jumat (21/1/2022). Dalam pertemuan itu, Komisi B diterima langsung oleh Kepala LPHP Sukoharjo Dwi Susilarto dan Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Holtikultura & Perkebunan, Fransisca Herawati Prarastyani.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B, Sri Marnyuni, membahas mengenai fungsi pelatihan dari balai tersebut. Dikatakan, jika dilihat di lapangan, tenaga teknis yang tersedia masih kurang memadai. Selain itu, terdapat fakta di lapangan soal penyebab petani gagal melaksanakan panen yakni penyakit dan hama. 

“Mengenai fungsi pelatihan, untuk tenaga teknis yang tersedia di lapangan dapat dikatakan kurang. Secara tidak langsung, ini juga mempengaruhi hasil panen petani dimana tenaga yang seharusnya dapat memberikan informasi dan cara untuk pencegahan kegagalan panen tapi malah tenaganya kurang. Lalu, bagaimana cara mengantisipasi permasalahan gagal panen petani yang disebabkan penyakit dan hama yang mungkin muncul di lapangan?” tanya Politikus PAN itu.

Selanjutnya, Sekretaris Komisi B, Muhammad Ngainirrichadl, juga menanyakan mengenai penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan dan holtikultura secara operasional. Karena, salah satu fungsi dari Balai yaitu menyusun rencana teknis operasional pada bidang tersebut.

“Fungsi dari Balai itu untuk menyusun rencana teknis operasional di bidang perlindungan tanaman pangan dan holtikultura, nah, bagaimana rencana teknis tersebut?,” tanya Politikus PPP itu.

Menanggapinya, Fransisca Herawati Prarastyani menyampaikan bahwa tugas tenaga di lapangan yaitu bekerja secara tidak langsung sebagai manajer dimana setiap tenaga mengampu dua sampai tiga kecamatan. Hal itu dilakukan karena kurangnya tenaga. Tenaga tersebut didukung oleh kader untuk membantu pengamatan dan pelaporan keadaan yang terjadi di lapangan.

“Di lapangan tenaga kami bertugas untuk mengamati dan melaporkan serta secara tidak langsung berperan sebagai manager karena harus mengampu dua sampai tiga kecamatan dimana dalam setiap kecamatan terdapat kurang lebih 10 kelompok tani. Dalam tugasnya, tenaga kami dibantu oleh kader yang bisa membantu untuk mengamati dan melaporkan keadaan yang di pertengahan bulan untuk dijadikan dasar dari observasi dan tindakan yang perlu dilakukan,” jelas Fransisca. 

Jika terdapat penyakit atau hama yang masih di bawah ambang batas, maka pihaknya melaksanakan pengendalian dengan metode preventif. Pengendaliannya dengan cara menggunakan agensi hayati yang dikembangkan oleh laboratorium.

“Apabila penyakit dan hama sudah melebihi ambang batas itu, kami baru melaksanakan dengan metode responsif yaitu menggunakan pestisida kimia yang penggunaannya diatur secara bijaksana agar tidak menyebabkan polusi berlebih,” ujarnya. (bintang/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.