Ketua DPRD: Tidak Mudik untuk Kesehatan Bersama

IMG 20210511 WA0027

Bambang Kusriyanto. (foto rahmat yasir widayat)

UNGARAN – Dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Ruang Rapat Gubernur secara virtual pada 28 Maret lalu, disampaikan beberapa poin penting kepada para kepala daerah. Salah satunya penundaan mudik dan penerapan protokol kesehatan (protkes) yang ketat menghadapi libur Idul Fitri 1442 Hijriah.

Bambang Kusriyanto. (foto rahmat yasir widayat)

Dalam pidato itu, Jokowi juga kembali mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pasca lebaran pada tahun lalu benar-benar menjadi pelajaran agar tidak terulang. Sebagaimana diketahui, pasca libur Idul Fitri pada 2020 lalu kasus Covid-19 meningkat sebesar 68%-93%.

Mengacu pada arahan presiden tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto tetap mendukung langkah pemerintah menjalankan kebijakan larangan mudik lebaran pada tahun ini. Ia menilai kebijakan itu harus dilaksanakan, mengingat masih tingginya kasus Covid-19.

“Warga Jateng yang saya cintai, mohon kesabarannya, nggak usah mudik. Karena, demi menjaga keselamatan dan kesehatan bersama,” kata Politikus PDI Perjuangan itu di Posko Rumah Aspirasi, Kabupaten Semarang, Selasa (11/5/2021).

Dengan tidak melaksanakan aktifitas mudik pada lebaran kali ini, ia juga mengajak masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Dengan begitu, kesehatan masyarakat di wilayah Jateng dapat terhindar dari penyebaran Covid-19 sekaligus menghindari klaster baru.

“Ayo, bersama cegah Covid-19 untuk Jateng sehat dan Jateng kuat,” ajak Bambang Kribo, sapaan Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang. (priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam