Jateng Perlu Miliki Difagana

WhatsApp Image 2022 08 04 at 14.41.11

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi E melakuakan kunjungan kerja ke Kantor BPBD DIY.(foto: dokbag humas)

YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Jateng sangat tertarik dengan pembentukan Difabel Tanggap Bencana (Difagana) yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Yogyakarta. Sekarang ini keanggotaan Difagana berada dibawah naunangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Hal itu mengemuka dalam kunjungan Komisi E ke Kantor BPBD DIY, Selasa (2/8/2022). Ketua Komisi E Abdul Hamid meminta penjelasan mengenai ihwal terbentuknya “pasukan khusus” ini. Menurutnya, Jateng juga harus memiliki Difagana mengingat sejumlah daerah yang ada juga masuk rawan bencana alam.

Biwara Yuswantana selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD DIY menyebutkan, pembentukan Difagana diinisiasi oleh Dinas Sosial DIY sewaktu terjadi erupsi Gunung Merapi pada medio 2010. Sekarang ini Difagana siaga di 47 kecamatan dan 58 kecamatan rawan bencana.

Subakir dari Dinas Sosial DIY menjelaskan lebih lanjut, setelah erupsi Gunung Merapi banyak penyandang disabilitas yang merasa tidak percaya diri. Dengan berkolaborasi dengan Handicap International Humanity and Inclusion, mulailah melakukan pelatihan kepada warga penyandang disabilitas. Mulai dari 2014 sampai pada akhirnya 17 Agustus 2017, resmi telah memiliki Difagana. Saat itu dikukuhkan baru 50 orang.   

Tujuan dibentuka keanggotaan ini yakni memberikan pelayanan terbaik dan tepat bagi korban bencana khususnya penyandang disabilitias. Selanjutnya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dan meningkatkan partisipasi aktif difabel.

“Difagana siaga di 47 kecamatan dan 58 kecamatan rawan bencana. Telah melakukan pendampingan 355 korban gempa di Sembalun, Lombok Timur pada 2018,” ucapnya. Anggota Komisi E Messy Widiastuti turut mengapresiasi pembentukan Difagana. Jateng sudah saatnya membentuk petugas ini, supaya dalam misi penyelamatan dan pertolongan korban bencana bisa tertangani semuanya.(ervan/priyanto)

Berita Terkait

  • Tingkatkan Pendapatan, Badan Penghubung Perlu Gencarkan Promosi

    JAKARTA – Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah dituntut sudah harus mulai bergerak seiring dengan mulai adanya pelonggaran kegiatan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Berkantor di Ibu Kota Negara, instansi ini harus mengupayakan pendapatan sesuai target yang ditentukan tanpa meninggalkan pelayanan.

  • DPRD DIY akan Tiru Kundapil

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng menerima kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi DIY dalam rangka mengetahui penjadwalan kegiatan DPRD selama masa pandemi Covis-19. Pada kesempatan itu, Anggota Banmus DPRD Provinsi Jateng Sucipto mengatakan penjadwalan selama masa pandemi berjalan seperti biasa.

  • KBH di Kabupaten Pekalongan Mampu Sumbang PAD

    SAMBANGI KEBUN. Komisi C DPRD Jateng saat berkunjung ke KBH Karanganyar di Kabupaten Pekalongan, Selasa (2/4/2019). (foto sunu andhy purwanto) KAJEN – Komisi C DPRD Jateng kali ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat mengunjungi Kebun Benih Hortikultura (KBH) Karanganyar Kabupaten Pekalongan,…

  • KPU Cilacap Diskusikan Sharing Anggaran Pemilu 2024

    CILACAP – KPU Kabupaten Cilacap mengemukakan ‘uneg-uneg’ terkait dinamika dan kendala persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Paparan itu disampaikan saat Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka monitoring persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor KPU, Senin (27/2/2023).

  • Usai Upacara HUT Jateng, Rapat Paripurna Digelar

    GEDUNG BERLIAN – DPRD Jateng menggelar rapat paripurna, Kamis (15/8/2019), dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD Jateng 2019. Agenda lainnya yakni pandangan akhir gubernur dan laporan pansus terhadap persetujuan penetapan Raperda Sistem Kesehatan Provinsi dan Raperda Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi perda.