Jateng Didorong Perbanyak Desa Ramah Perempuan & Anak

Anak5

FOTO BERSAMA : Jajaran Komisi E berfoto bersama dengan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon.(foto: teguh prasetyo)

KABUPATEN CIREBON – Tahun 2022 Kabupaten Cirebon ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi pilot project pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dua desa yang ditunjuk yakn Desa Babakan Gebang di Kecamatan Babakan dan Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon.

Hingga 2024 ini, dari dua desa tersebut secara swadaya telah bertambah menjadi 14 DRPPA. Hal tersebut yang menarik perhatian Komisi E DPRD Jateng untuk berkunjung dan mendalami mengenai skema pemberdayaan perempuan melalui desa. 

Dalam keterangannya, Ketua Komisi E dr Messy Widiastuti menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Cirebon. Sampai sekarang ini kedua desa tersebut sudah berkembang secara swadaya. Dengan demikian membuktikan masyarakat di kedua desa tersebut aktif serta peduli pada perempuan dan anak. Sementara di Jawa Tengah sendiri juga telah memulai tahun 2021 tetapi belum berkembang.

“Dan kita tadi dijelaskan oleh Bu Sekdis kita sudah dibentuk tahun 2021 tetapi belum banyak, hanya sosialisasi saja. Sedangkan di sini sudah bagus melembaga dan banyak kegiatan untuk membantu perempuan dan anak,” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dia menambahkan, pihaknya akan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah untuk bisa menindaklanjuti bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat agar juga berkembang seperti halnya Kabupaten Cirebon. 

“Dengan segala anggaran yang ada bisa dimasukan dalam kegiatan ini, sehingga bisa berkembang. Karena perlindungan perempuan dan anak itu termasuk suatu underan kegiatan yang ada di seluruh kegiatan mengenai stanting dan sebagainya. Jadi perlu kita kembangkan,” tandasnya.

Pada sambutannya Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni menyampaikan, pada saat launching pertama DRPPA di Indramayu pada 18 Oktober 2022  bersama Menteri PPPA, pihaknya bersama dengan Bupati dan Camat berkomitmen untuk menumbuhkan desa ramah perempuan dan anak. 

“Tahun 2022 launching sampai saat ini 2024 baru 14 desa yang sudah menginisiasi. Dari 2 desa DRPPA ini memang pilot projek dari kementrian ppa. Tentunya desa DRPPA ini banyak sekali manfaatnya.” Ungkapnya. 

Dia menambahkan, selain program DRPPA di Kabupaten Cirebon juga ada program Sekolah Perempuan Menggapai Cita-cita (Sekoper Cinta) yang diinisiasi oleh Atalia Praratya selaku Ketua PKK Provinsi Jawa Barat. Setelah itu berubah menjadi Sekolah Perempuan Jawa Barat. 

“Kabupaten Cirebon dari jumlah penduduk kurang lebih 2.360.000 jiwa, kurang lebih 160.000 jiwa adalah sebagai kepala keluarga perempuan. Dari 160.000 itu kami melakukan inovasi tanpa ada biaya dari APBD 2 ataupun yang lainnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Tahun 2023 ada 100 desa yang telah diberikan program Sekoper Cinta. Kemudian tahun 2024 ada 93 desa, sehingga totalnya sudah 193 desa. Selanjutnya desa yang belum tersentuh akan didorong di tahun mendatang. 

“Para perempuan ini harus bisa mandiri, harus diberdayakan karena ada 160.000 jiwa perempuan yang memang harus kita openi. Mungkin memang karena tahun 2023-2024 kita masih belum maksimal, mudah-mudahan tahub 2025-2026 kita sudah tidak ada kendala lagi,” ungkapnya.(teguh/priyato)

Berita Terkait

  • SOSIALISASI NON-PERDA: Pemuda Berperan Bangun Desa

    TUNTANG – Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Aula Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Minggu (22/5/2022), dengan Tema ‘Peran Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan,’ Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan bahwa pembangunan desa tidak hanya berasal dari dana desa. Namun, desa dapat dibangun dengan pemanfaatan teknologi, yang dipacu oleh kreatifitas kaum muda.

  • Penyandang Disabilitas Butuh Perhatian

    GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jawa Tengah siap mengawal aspirasi untuk Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sedang digodok oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi E Abdul Aziz seusai audiensi dengan Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusi di Gedung Berlian, Selasa (3/3/2021).

  • Bambang Kribo: Bankeu Desa Segera Cair

    UNGARAN – Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2020 sampai sekarang belum dapat dicairkan. Kondisi itu dikeluhkan oleh warga desa karena dinilai sudah sangat mendesak untuk kebutuhan pembangunan fisik di desa.