Bambang Kribo: Bankeu Desa Segera Cair

01 kribo

BAHAS BANKEU. Bambang Kribo saat membahas Bankeu Desa Jateng 2020 dengan para kepala desa di Sumowono Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2020). (foto humas)

UNGARAN – Dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng 2020 sampai sekarang belum dapat dicairkan. Kondisi itu dikeluhkan oleh warga desa karena dinilai sudah sangat mendesak untuk kebutuhan pembangunan fisik di desa.

Seperti diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Kepala Desa Hamong Projo Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Budiyono, saat memimpin para Kepala Desa se Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang ‘Kribo’ Kusriyanto di salah satu rumah makan di Sumowono Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2020). “Kami mewakili teman-teman kepala desa sampai saat ini harap-harap cemas karena bankeu dari provinsi belum cair,” ungkapnya.

Ia mengatakan beberapa program Bankeu sudah ber-SK (Surat Keputusan) dan diharapkan bisa segera dilaksanakan. Program itu diantaranya pembangunan jembatan Desa, perbaikan jalan poros desa, pembuatan embung, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), dan beberapa program pembangunan lainnya.

“Program-program tersebut sangat urgent dan ditunggu pelaksanaannya oleh masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Bambang Kribo menyampaikan, dari komunikasi yang dilakukan dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu, Bankeu Desa 2020 tidak dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan segera dicairkan. Pertanyaan soal pencairan dana bankeu itu juga banyak disampaikan kepala desa di kecamatan lain yang disambangi Kribo dalam roadshow-nya.

“Gubernur menyampaikan dana Bankeu tersebut tidak dialihkan untuk Covid-19 dan dalam waktu dekat segera dicairkan,” ujar Legislator PDI Perjuangan itu.

Ia juga berpesan, mengingat saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19 yang imbasnya sangat besar terutama di bidang perekonomian, maka diharapkan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan sistem padat karya yang melibatkan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. “Pesan saya libatkan masyarakat terutama yang terdampak Covid-19 dengan sistem padat karya,” harapnya.

TANPA POTONGAN
Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bankeu desa yang akan dicairkan itu tidak ada potongan serupiahpun. Para kepala desa diminta melaporkan kepada dirinya kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan pemotongan.

“Tidak ada potongan serupiahpun. Kalau ada yang motong apalagi mengatasnamakan saya, tolak dan segera saya dilapori!” pungkasnya. (humas/ariel)

Info Lainnya

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.

  • Tata Kelola Lahan yang Baik Dukung Sektor Pariwisataan

    PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.