DPRD Wonogiri Konsultasi Raperda ke Gedung Berlian

Tanggal -
IMG

SOAL RAPERDA. DPRD Kabupaten Wonogiri berdiskusi dengan DPRD Provinsi Jateng, Selasa (19/3/2024), membahas penyusunan beberapa raperda di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian. (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Sejumlah besar Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri menyambangi Gedung Berlian, Selasa (19/3/2024). Tujuan mereka untuk mengkonsultasikan beberapa raperda ke DPRD Provinsi Jateng.

Beberapa raperda itu diantaranya Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Ketertiban Umum, Pengelolaan Pasar Tradisional, Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pengelolaan Sampah. Setibanya di Ruang Banggar Lantai 4 Gedung Berlian, DPRD Kabupaten Wonogiri disambut Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Yunus.

Dalam penyusunan, ada beberapa raperda yang sudah dikonsultasikan ke Pusat. Para Anggota Dewan tersebut ingin mendapatkan masukan soal cara atau upaya mempercepat penyusunan raperda.

Menanggapinya, Muhammad Yunus mengaku sangat apresiatif dengan kedatangan DPRD Kabupaten Wonogiri ke Gedung Berlian untuk berkonsultasi. Dalam hal ini, ia juga mengaku pihaknya ingin mempercepat proses penyusunan raperda.

Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng kini tengah menyusun Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tujuan raperda itu adalah produk hukum berupa perda yang dihasilkan ke depan dapat selaras dengan kebijakan pusat.

“Jadi, dalam raperda itu, tata cara pembentukan produk hukum agar semua raperda yang disusun sesuai aturan berlaku, selaras dengan aturan-aturan diatasnya, sinergi dengan kebjjakan daerah dan pusat,” kata Yunus didampingi Kabag Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng Andi Susmono dan Kabag Persidangan Edy Iswanto.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga hadir untuk menjawab pertanyaan dari DPRD Kabupaten Wonogiri. Beberapa diantaranya Badan Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng. (ariel/priyanto)

Dilihat: 33

Berita Terkait

  • RPJMD Harus Mampu Realisasikan Visi Misi Gubernur

    JAKARTA – Sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD Prov. Jateng 2025–2030, Pansus DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/7/2025). Turut dalam pembahasan itu Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo serta jajaran stakeholder Pemprov Jateng.

  • Komisi E Diskusi Penanganan Pengangguran di DIY

    YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).

  • Empat Tahun Gunungkidul Bisa Turunkan Angka Kemiskinan

    GUNUNGKIDUL – Pengentasan warga dari kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama di daerah-daerah yang masuk kawasan zona merah. Di Yogyakarta sendiri, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah secara pelan tapi pasti mulai keluar dari zona kemiskinan.