DPRD Jember Diskusikan PTM di Gedung Berlian

IMG

DISKUSI PTM. DPRD Jember saat mendiskusikan PTM bersama Yohan Fitriadi di Gedung Berlian, Jumat (24/9/2021). (foto ganang hadi)

GEDUNG BERLIAN – Hingga kini, masih ada beberapa daerah masih mempertimbangkan untuk menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah, salah satunya di Kabupaten Jember. Hal itu terungkap saat DPRD Kabupaten Jember mendiskusikan PTM, yang kini sudah berjalan di Provinsi Jateng, Jumat (24/9/2021).

“Kehadiran dan kedatangan kami terkait pelaksanaan PTM di Jateng. Karena, di Jember, untuk melaksanakan itu walaupun tidak ada ketentuan dari Kementerian namun anak didik yang belum tervaksin belum bisa melaksanakan PTM,” ucap Sucipto, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jember.

Diakui pula, kondisi itu menjadi perdebatan di masyarakat karena wali murid menghendaki PTM dilaksanakan. Karena selama ini rata-rata wali murid sudah jenuh, mengingat pelaksanaan pembelajaran daring masih banyak kekurangannya.

Mendengar hal itu, Kasubbag Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jateng Yohan Fitriadi menjelaskan bahwa kewenangan di provinsi adalah SMA dan SMK. Ia mengakui sudah banyak sekolah yang melaksanakan PTM.

Dalam pelaksanaannya itu, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan yakni mulai membuat Pos PTM, izin Satgas Covid-19, melakukan sosialisasi, dan terakhir izin orangtua/ wali murid.

“Di SMA, sudah mulai PTM dengan tetap prokes (protokol kesehatan) dan memang yang terakhir izin orangtua,” kata Yohan, mewakili DPRD Provinsi Jateng.

Pelaksanaan PTM itu juga mempertimbangkan level di daerah. Level itu juga penilaiannya tidak hanya terkonfirmasi Covid-19 saja namun capaian vaksin juga menjadi pertimbangan.

“Termasuk, kepatuhan terhadap prokes. Di Kota Semarang kini sudah level 2 sehingga sekarang kegiatan-kegiatan sudah berjalan 50 persen,” tambahnya. (dewi/ariel)

Info Lainnya

  • Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP

    YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C