DPRD Jatim Belajar Penyusunan APBD 2020 ke Jateng

Tanggal -
WhatsApp Image 2019 11 02 at 08.59.54

BERI CENDERA MATA. Anggota Banggar DPRD Jateng M Saleh memberikan cendera mata kepada DPRD Jatim, Jumat (1/11/2019). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim berkunjung ke DPRD Jateng, Jumat (1/11/2019). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapat masukan terkait penyusunan APBD 2020.

Pertemuan DPRD Jateng dan Jatim

Diungkapkan Anggota DPRD Jatim Muzami S, pihaknya ingin meminta masukan soal langkah-langkah yang perlu diupayakan dalam peningkatan PAD itu.

“Kedatangan kami ke sini ingin mengajukan empat pertanyaan yang pertama upaya untuk meningkatkan PAD, selain sektor pajak kendaran bermotor. Yang kedua Bagaimana Banggar di Jateng ini menekan Silpa, terkait upaya untuk mendorong agar pelaksanaan program masing-masing APBD. Ketiga terkait dengan setiap tahun program-program Jatim mengenai tunjangan perumahan dan transportasi ini sudah dua tahun, kira-kira di Jateng bagaimana upaya menangani anggarannya dalam rangka menyusun program tersebut. Keempat kira-kira di Jateng apa sudah bisa memperkirakan silpa 2019. Harapan kami Jateng dapat memberikan informasi sehingga rekan-rekan di banggar bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan anggaran di Jatim,” kata Anggota Banggar DPRD Jatim itu.

Ketua Komisi A Mohammad Saleh

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan saat ini secara pendapatan daerah Jateng Rp 28 triliun. Jumlah yang belum sama dengan Jatim Rp 34 triliun. Sebagian besar pendapatan daerah di Jateng ditopang dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Mengenai silpa yang diperkirakaan tahun 2019, kami masih mendiskusikan itu. Jadi belum mendapatkan angka dari Pemprov Jateng. Kami pun sampai sekarang ini masih menyusun RAPBD 2020,” katanya

Kepala BPKAD Jateng Sumarno menambahakan, pendapatan untuk Jawa Tengah didominasi dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan pajak rokok. Posisinya dari total PAD kita lebih dari 98,4% itu dari pajak. Selain itu, pendapatan besar lainnya berasal dari Bank Jateng.

“Kami juga ada pelayanan pendapatan yang cukup tinggi sekitar RP 1,8 triliun. Pendapatan itu diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan di tujuh Rumah Sakit milik daerah,” kata Sumarno. (setyana/priyanto)

Dilihat: 66

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).