DPRD Banyumas Belajar Penyusunan Kode Etik
BERI PENJELASAN : Wakil Ketua BK DPRD Jateng Romli memberikan penjelasan kepada pansus DPRD Banyumas.(Foto: setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Badan Kehormatan (BK) DPRD Banyumas sedang melakukan studi komparasi perihal penyusunan kode etik di DPRD Jawa Tengah, Senin (29/6/2020). Pertemuan dilakukan di ruang Rapat Pimpinan Gedung Berlian.
Dalam pertemuan itu, rombongan dari DPRD Banyumas diterima Wakil Ketua BK Romli. Keanggotaan pansus ingin mengetahui konsep aturan kode etik di DPRD Jateng.
Romli menjelaskan, kode etik menjadi bagian terpenting yang mengatur kerja lembaga legislatif agar tetap profesional dan berjalan baik di mata masyarakat. Bagi anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang diperbuat karena lembaga legislatif sebagai tempat aspirasi masyarakat.
“Kode etik di DPRD Jawa Tengah dalam tahap penyusunan yang saat ini akan memasuki tahap akhir. Oleh karena itu, kode etik disusun secara tertata agar sistem kerja lembaga legislatif dapat berjalan dengan baik dan profesional. Terlebih lagi sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, sudah semestinya memberikan contoh etika baik dalam bekerja. Salah satu peraturan yang berjalan dengan cukup baik adalah kehadiran paripurna yang kuorum dan bagi anggota yang membolos akan diberikan sanksi dari teguran tertulis sampai pemberhentian. Di sisi lain, dari periode 2014 sampai sekarang belum ada anggota yang melanggar kode etik,” terang Romli di ruang rapat pimpinan DPRD Jateng.
Ketua BK DPRD Banyumas, Agus Prianggodo menjelaskan kode etik yang dibuat nantinya untuk mengatur ruang gerak anggota agar lebih terkoordinasi dengan baik. Dia melihat kode etik DPRD Jateng sebagai contoh yang mengatur kinerja pimpinannya dari tingkat anggota komisi sampai pimpinan.
“Kode etik DPRD Jateng menjadi acuan kami dalam penyusunan tahap awal yang nanti diajukan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Jateng. Kode etik juga punya peran dalam mengatur ruang anggota untuk lebih luas bekerja namun profesional. Kode etik juga harus diterapkan dari tingkat anggota masing-masing komisi sampai pimpinan,” jelas dia.(tyo/priyanto)
