Desa Wisata di Ungaran Perlu Dibangun

Tanggal -
IMG 20200806 WA0034

BANGUN DESA. Bambang Kribo bersama Anggota DPRD Kabupaten Semarang saat membahas pembangunan desa di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020). (foto setyo herlambang)

UNGARAN – Kabupaten Semarang banyak memiliki potensi wisata. Melihat kondisi itu, Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto meminta setiap kepala desa untuk menggerakkan warganya dalam pembangunan desa wisata.

Demikian disampaikannya, saat melaksanakan kegiatan reses penyerapan aspirasi di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kamis (6/8/2020). Ia mengatakan pembangunan desa wisata itu perlu dilakukan, mengingat sebanyak 208 desa di Kabupaten Semarang akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jateng pada 2021 mendatang.

“Saya berharap semua desa bisa membangun. Untuk itu, tolong digarap betul desa wisatanya,” kata Politikus PDI Perjuangan itu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening bersama beberapa Anggota DPRD setempat.

Tidak hanya desa wisata, ia berharap setiap desa dapat dibangun ruang terbuka hijau (RTH). Ia menilai pembangunan itu penting karena terkait dengan kesehatan bagi generasi penerus. 

“Saat ini, yang sudah ada anggarannya di Kecamatan Ungaran Barat dengan anggaran Rp 4 miliar. Oleh karena itu, saya meminta agar segera disosialisasikan dan menata PKL nya,” kata Bambang Kribo, sapaan akrab Mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang itu dihadapan sejumlah masyarakat, perangkat desa, lurah, dan camat dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas.

Sementara, Bondan Marutohening mengakui saat ini anggaran untuk masyarakat difokuskan pada penanganan Covid-19. Meski begitu, pihaknya mendapat arahan dari Bambang Kribo untuk mengalokasikan kembali anggaran sekitar 20% untuk masyarakat. 

“Bantuan untuk pembangunan rumah ibadah juga akan ‘dihidupkan’ lagi, termasuk anggaran pembangunan untuk rumah tidak layak huni,” kata Bondan. (ariel/priyanto)

Bahas Desa Wisata di Ungaran
Dilihat: 47

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.