BPR BKK Ungaran Perlu Tekan Angka NPL

Tanggal -
Web

DISKUSI KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen BPR BKK Ungaran, Kamis (13/10/2022), membahas kinerja keuangan. (foto ariel noviandri)

UNGARAN – Secara kinerja pengelolaan keuangan, PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda) sudah cukup baik. Hanya saja, rasio kredit macet (non-performing loans/ NPL) masih cukup tinggi.

Data BPR BKK Ungaran mencatat, rasio NPL hingga Desember 2021 sebesar 7,53%. Sementara, realisasi hingga 30 September 2022 sebesar 8,39%.

Melihat angka itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro meminta jajaran manajemen tetap mengoptimalkan kinerjanya agar mampu menurunkan rasio NPL pada 2022. Meski begitu, Komisi C tetap mendorong penyaluran kredit produktif bagi masyarakat.

“Selain berupaya menurunkan NPL, penyaluran kredit untuk usaha masyarakat juga tetap berjalan agar perekonomian stabil,” kata Sriyanto, saat memimpin diskusi di Kantor BPR BKK Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (13/10/2022).

Sementara, Anggota Komisi C Mustholih juga mengakui tingginya rasio NPL itu merupakan dampak dari masa Covid-19 lalu. Ia berharap BPR BKK tetap meningkatkan kinerjanya di masa pasca pandemi ini.

Menanggapinya, Dirut BPR BKK Ungaran Budi Santoso mengaku apresiatif dengan kehadiran Komisi C yang telah memberikan masukan. Ia berharap masukan tersebut dapat semakin meningkatkan kinerja agar target 2022 bisa tercapai. (ariel/priyanto)

Dilihat: 93

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.