Anugerah BK Award Jadi Percontohan DPRD DIY

Tanggal -
1 abk3

PERTEMUAN : Badan Kehormatan (BK) DPRD DIY melakukan anjangsana dengan Ketua BK DPRD Jateng di Tlogo, Tuntang. (foto: setyo herlambang)

UNGARAN – Badan Kehormatan (BK) Award adalah sebuah apresiasi bagi para anggota legislatif yang mendedikasikan diri sebagai penyambung aspirasi masyarakat sekaligus untuk memacu kinerja anggota legislatif agar lebih baik.

Ketua BK DPRD Jateng Bambang Haryanto

Penegasan ini disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng Bambang Haryanto saat menerima rombongan BK DPRD DI Yogyakarta di Pendapa Tlogo Tuntang Resort, Kabupaten Semarang, Selasa (21/07/2020). Turut mendampingi dalam pertemuan itu Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Bambang Haryanto secara panjang lebar menjelaskan, BK Award diawali dari sebuah penilaian khusus sesuai kinerja yang dilakukan DPRD. Masyarakat juga turut dilibatkan dalam penilaian tersebut.

“BK Award yang kami selenggarakan tahun lau adalah bentuk apresiasi atas kinerja legislatif dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Ini juga sebagai cara agar masyarakat mengetahui kinerja legislatif turut membangun Jawa Tengah bersama-sama,” terang legislator PDIP itu.

Pada proses penilaian nominasi BK Awards dilakukan oleh kalangan eskternal secara profesionalitas seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), wartawan, dan juga tokoh masyarakat. Selain itu dalam publikasinya menggandeng media-media besar sehingga masyarakat mengetahui sejauh mana para lembaga legislatif bekerja.

“Penilaian dilakukan secara profesional dengan berbagai tahapan dengan tujuan mencari nominasi penerima penghargaan sesuai yang diharapkan berdasarkan kinerja,” tambah dia.

Ketua BK DPRD Yogyakarta Agus Sumartono

Menanggapi, Ketua BK DPRD DI Yogyakarta Agus Sumartono melihat penganugerahan BK Award DPRD Jateng sebagai role model dalam apresiasi kinerja anggota dewan dan sebagai cara menjaga marwah legislatif di mata masyarakat.

Augerah BK Award yang dilakukan oleh DPRD Jateng akan diadaptasi oleh BK DPRD DIY yang saat ini masih dalam penyusunan konsep sebelum diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).(tyo/priyanto)

Dilihat: 54

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.