Wilayah Hutan Luas, LMDH Blora Dimonitoring

Tanggal -
Screenshot 20200120 083412

BERI SAMBUTAN. Sumanto saat memberikan sambutan dalam kegiatan monitoring LMDH di Kabupaten Blora dan membahas soal potensi hutan bersama Bupati Blora Djoko Nugroho, Jumat (16/1/2020). (foto muhammad faiz fuadi)

BLORA – Kabupaten Blora merupakan daerah yang separuh luasannya wilayah hutan. Dengan kondisi itu, kinerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) perlu ditingkatkan untuk menggali potensi hutan.

Dalam hal ini, Komisi B DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring atas kinerja LMDH di Kabupaten Blora terhadap masyarakat di sekitar hutan, Jumat (17/1/2020), mengingat Blora menyumbang angka kemiskinan di Jateng cukup tinggi. Seperti disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto, monitoring dilakukan agar pihaknya memahami program yang sudah berjalan dan benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Komisi B itu membidangi perekonomian, pertanian, dan wisata, yang programnya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dengan harapan, program LMDH saat ini mampu mensejahterakan masyarakat,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan sebagian besar daerahnya merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh Negara. Kabupaten Blora hanya diberikan sebagian kecil dari hasil hutan tersebut. 

Ia mengatakan, dengan adanya program dari Pemprov Jateng, akan semakin mempercepat kesejahteraan di Blora khusunya di wilayah desa hutan yang selama ini merupakan kantong-kantong kemiskinan. Pemkab Blora sendiri telah melakukan berbagai program untuk masyarakat desa hutan seperti pembagian benih jagung dan pembagian subsidi pupuk secara merata untuk petani hutan yang masuk dalam LMDH. 

Petani hutan juga diperbolehkan untuk bercocok tanam ditengah tegakan hutan. Dikatakan, LMDH yang tercatat di Kabupaten Blora sebanyak 142 LMDH.

“Kewenangan yang diberikan kepada petani hutan dan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan hutan harus memperhatikan kelestarian hutan. Karena, fungsi hutan sendiri selain fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi ekologi yakni untuk menjaga keseimbangan alam,” jelas bupati. (faiz/ariel) 

Dilihat: 50

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.