Banggar DPRD Banten Kunjungi Gedung Berlian

Tanggal -
IMG

DISKUSIKAN LHP. Banggar DPRD Provinsi Banten saat berdiskusi dengan Quatly Abdulkadir Alkatiri membahas soal LHP BPK RI di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Senin (7/6/2021). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten berdiskusi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri membahas soal laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Diskusi itu digelar di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Senin (7/6/2021).

Dalam pembicaraan yang hangat itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengutarakan beberapa hal yang berkaitan dengan LHP BPK RI. Dikatakan, ada sejumlah rekomendasi dari BPK agar kinerja keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel.

“Dalam LHP BPK, ada sejumlah catatan atau rekomendasi agar dapat dijalankan,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya diskusi tersebut, pihaknya mendapat masukan dari DPRD Provinsi Jateng dalam hal menjalankan rekomendasi dari BPK. “Kadang ada beberapa catatan dari BPK, yang berbeda dengan DPRD Jateng, sehingga butuh masukan/ informasi dalam pelaksanaan ke depannya,” jelasnya.

Mendengar hal itu, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengaku sangat apresiatif atas kunjungan DPRD Provinsi Banten tersebut. Dalam hal ini, ia mengatakan, saat Jateng menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihaknya tetap berupaya menjalankan rekomendasi dari BPK bersama Pemprov Jateng.

“Dengan begitu, ada sinergitas antara DPRD dan pemprov untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan guna pembangunan daerah,” kata Quatly, didampingi Kasubbag Protokol Bagian Humas Setwan Provinsi Jateng Yohan Fitriadi bersama Kasubbag Perundang-undangan Bagian Persidangan Novi Herawati. (ariel/priyanto)

Dilihat: 46

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.