Ajak Berdayakan Perempuan, Perempuan Berdaya

IMG

FOTO BERSAMA : Tingga anggota DPRD Jateng berfoto bersama dengan PKK Desa Kedung Ringan, Suruh, Kabupaten Semarang.(foto: priyanto)

UNGARAN – Tiga anggota DPRD Jateng sepakat peran perempuan harus ditingkatkan. Perempuan memiliki peran ganda dari sosial maupun keluarga. Karena itu sudah saatnya untuk memberdayakan perempuan supaya perempuan berdaya.

Penegasan tersebut disampaikan dokter Solekha Kurniawati, Kartika Dyah Permatasari dan Danie Budi Tjahjono dihadapan PKK Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, di balai desa setempat, Selasa (30/3/2021). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Jateng perihal peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

Dokter Solekha memaparkan perempuan memiliki hak hidup yang layak. Di bidang kesehatan pun perempuan mendapatkan hak kesehatan reproduksi didalamnya menyangkut peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (KHIBA) pencegahan penyakit menular seksual (PMS), HIV Aids, pencegahan kanker alat reproduksi (KAR) dan penanggulangan infertilitas kembalinya kesuburan pasca penggunaan alat kontrasepsi.

Tingkat pengetahuan wanita tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita yang masih rendah hal ini ditandai dengan masih adanya kematian wanita yang diakibatkan adanya keterlambatan dalam menangani permasalahan kesehatan.

Kartika menyoroti pemberdayaan di bidang politik. Bagi politikus PDIP perempuan memiliki kedudukan sama dalam berpolitik, bahkan amanat konstitusi harus memberi alokasi yang cukup besar dalam berkiprah di lembaga partai politik maupun komisi.

Bahkan partai politik memberi ruang yang besar untuk perempun untuk berkiprah. Dirinya mengakui tidak semua perempuan suka untuk menekuni partai politik. Karena itulah menjadi pekerjaan rumah semua pihak untuk mendorong perempuan bisa berdaya.

Sementara Danie meminta perempuan tidak minder dalam menekuni salah satu bidang. Diakui atau tidak masalah ketidakpercayaan diri masih menjadi momok oleh sebagian perempuan. “Kuncinya jangan minder. Kalau masih minder, tidak percaya diri tidak akan maju-maju,” pintanya.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.