JADI NARASUMBER : Anggota Komisi A Saiful Hadi menjadi narasumber dalam KKDN virtual yang dilakukan Sespimti Polri di Studio Berlian TV.(foto: setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Anggota Komisi A DPRD Jateng, Saiful Hadi menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) secara virtual yang dilakukan oleh peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg Ke-29 Tahun 2020.
Dipusatkan di Studio Berlian TV, Gedung DPRD jateng, Selasa (15/9/20200), Saiful mengulas peran DPRD dalam penanganan Covid-19. Tema dalam KKDN virtual tersebut yakni “Peran dan Bijak Strategi Polri Dalam Pelaksanaan PSBB Menghadapi Pandemi Covid-19 di Indonesia”.
Dalam kesempatan tersebut, Saiful menjelaskan, secara keseluruhan DPRD Jateng mendukung segala kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo dalam menangani pandemi Covid-19. Baik dari sisi anggaran maupun kebijakan disokong secara keseluruhan oleh Dewan.
Terbukti dari upaya refocussing APBD 2020 , DPRD menyetujui adanya pemotongan sejumlah alokasi anggaran di semua instansi kedinasan. Selain itu dari sisi kebijakan lain seperti program Jogo Tonggo pun, DPRD turut menyosialisasikan di setiap daerah pemilihan mereka untuk memastikan program-program kebijakan tsb terlaksana dengan baik atau tidak.
Masalah refocusing anggaran di internal Sekwan sendiri. Kegiatan-kegiatan DPRD Jateng hampir sekitar Rp 30 miliar untuk mendukung program percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, DPRD Jateng memastikan bahwa anggaran-anggaran refocusing untuk penanganan covid-19 terserap dengan baik.
Secara panjang lebar, Saiful menjelaskan mulai dari fungsi kontrol, hubungan sinergitas antarlembaga dalam penanganan Covid-19, sampai pada penytaluran aspirasi.
Secara fungsi kontrol, DPRD keliling ke masing-masing daerah pemilihan, memantau bagaimana penanganan Covid-19 di daerah. Hasil kunjungan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi DPRD untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, DPRD Prov Jateng dilibatkan dalam beberapa kegiatan sperti penyerahan kit Jogo Tonggo, juga penyerahan bantuan Jaring Pengaman Ekonomi
Menyinggung soal identifikasi serta menyalurkan aspirasi, Saiful mengakui masih banyak ditemukan masyarakat yang secara ekonomi mengajukan bantuan UMKM. Selain itu masih ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan juga dari dana desa. Menjadi kewajiban DPRD untuk menyampaikan temuan data tersebut ke mitra terkait di pemerintah provinsi. Dengan demikian dapat diakomodasi dan disempurnakan datanya.
“Sinergitas antarinstansi dan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah sudah bagus. Sinergi antar pemprov dan pemkab, antara dinas di pemprov, TNI dan Polda juga selama ini sudah bagus. Saling bahu membahu untyuk penanganan Covid-19,” pungkasnya.(setyo/priyanto)
