Anggota DPRD Dapil 13 Serahkan Bantuan APD ke RSUD Kajen

Tanggal -
01 sukirman KAJEN

SERAHKAN BANTUAN. Sukirman bersama Anggota DPRD Provinsi Jateng Dapil 13 menyerahkan bantuan dari Dinkes Provinsi Jateng untuk RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan, yang diterima langsung oleh Bupati Asip Cholbihi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Wawan, dan Direktur RSUD Kajen Amrozi, Senin (8/6/2020). (foto ariel noviandri)

KAJEN – DPRD Provinsi Jateng dari daerah pemilihan (Dapil) 13 Kabupaten Pekalongan, Batang, Pemalang, dan Kota Pekalongan melakukan pantauan sekaligus penyerahan bantuan dalam penanganan Covid-19. Bantuan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jateng itu diserahkan ke RSUD Kajen di Kabupaten Pekalongan, Senin (8/6/2020).

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bersama Ketua Komisi A Moh Saleh dari Fraksi Golkar, Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain dari Fraksi Gerindra, dan Sekretaris Fraksi PKS Riyono. Kedatangan rombongan DPRD dari Dapil Kabupaten/ Kota Pekalongan, Pemalang, dan Batang itu juga untuk mengecek persiapan New Normal.

Pengecekannya untuk melihat kondisi terakhir RSUD Kajen soal data pasien terjangkit Covid-19 dan penanganannya.

Saat penyerahan bantuan APD, diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Asip Cholbihi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, Kepala Dinkes Kabupaten Pekalongan Wawan, dan Direktur RSUD Kajen Amrozi.

“Persiapan New Normal membutuhkan persiapan semua hal, apalagi rumah sakit sebagai tempat rujukan utama penanganan Covid-19. Kami (DPRD) ingin memastikan RSUD Kajen betul betul siap, terutama APD-nya,” ujar Legislator PKB itu.

Pada kesempatan itu, Bupati Asip mengatakan Rumah Sakit membutuhkan masker bedah 500 pieces setiap harinya. “Kami berterima kasih terhadap perhatian DPRD Jateng atas inisiatif dan empatinya,” kata Politikus PKB sekaligus Mantan Anggota DPRD Provinsi Jateng.

Senada, Direktur RSUD Kajen Amrozi juga mengaku pihaknya masih membutuhkan masker dalam jumlah besar. Sampai sekarang, barang tersebut juga cenderung masih langka.

“Kami siap anggarannya untuk beli tapi stock yang dijual terbatas. Tenaga medis kami menuntut tetap harus disediakan masker bedah. Kalau habis, terpaksa, masker kain ditambah tisu di dalamnya,” pungkasnya.

Mendengar hal itu, DPRD Provinsi Jateng akan menindaklanjuti persoalan tersebut ke Pemerintah sebagai bagian penuntasan penanganan Covid-19 di Provinsi Jateng. (ariel/priyanto)

Dilihat: 53

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.