Tangani Sebaran Covid-19 di Eks Karesidenan Semarang

01 kribo rapat covid

Bambang Kribo. (foto ariel noviandri)

GUBERNURAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto menghadiri rapat evaluasi percepatan penanganan Covid-19 se-Eks Karesidenan Semarang di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Jumat (24/4/2020). Dalam rapat itu, persoalan penanganan Covid-19 dibahas di masing-masing wilayah.

Rapat evaluasi percepatan penanganan Covid-19 se-Eks Karesidenan Semarang
di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9 Kota Semarang, Jumat (24/4/2020).
(foto ariel noviandri)

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD meminta kepala daerah di Eks Karesidenan Semarang dapat fokus pengalihan anggaran penangangan Covid-19. Termasuk di dalamnya, pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19.

Bambang Kribo bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
(foto ariel noviandri)

Bambang Kribo, sapaan akrab Ketua DPRD, berkomitmen mendukung penganggaran untuk penanganan Covid-19. Ia menyarankan pula anggaran reses DPRD di masing-masing wilayah dapat dialihkan untuk membantu masyarakat.

“Kami (DPRD Provinsi Jateng) akan backup penuh persoalan anggaran dalam penanganan Covid-19. Soal anggaran reses, dapat dialihkan untuk bantuan sembako bagi masyarakat di dapil masing-masing. Kami berharap bencana ini cepat selesai,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Ganjar Pranowo. (foto ariel noviandri)

Sementara, Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan semua pihak dapat fokus menangani pencegahan Covid-19. Sehingga, penyebaran wabah di wilayah Eks Karesidenan Semarang dapat ditekan.

“Selama 1 minggu ke depan, saya minta diperketat. Mohon bantuan dari TNI/ Polri dalam pelaksanaannya,” tegas gubernur.

Taj Yasin. (foto ariel noviandri)

Menyinggung soal ibadah di rumah selama pandemi, Wagub Jateng Taj Yasin menjelaskan hal tersebut perlu penanganan serius. Karena, sampai sekarang masih ada masyarakat yang melakukan ibadahnya di rumah ibadah. 

“Penularan di tempat ibadah harus dicegah sehingga perlu pendekatan yang baik. Karena, sebagai contoh, sampai sekarang masih ada yang memprotes soal larangan pemerintah untuk melaksanakan ibadah sholat jumat. Oleh karena itu, para ulama perlu diberi pemahaman mengenai hal tersebut,” harap Taj Yasin. (ariel/priyanto)

Bambang Kribo bersama Kapolres Semarang AKBP Gatot Hendro Hartono.
(foto ariel noviandri)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.