Pembangunan Jalan Layang Purwasari Diminta Selesai Tepat Waktu

Tanggal -
DSC1118

PANTAU PROYEK. Jajaran Komisi D melihat proyek jalan layang Purwasari, di Surakarta, Selasa (3/3/2020).(Foto: Ervan Ramayudha)

SURAKARTA – Komisi D DPRD Jateng meninjau paket pembangunan jalan layang (fly over) Purwasari di Surakarta, Selasa (3/3/2020). Dalam pantauan itu, Komisi D meminta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan pekerjaan serta turut mengawasi perawatan jalan layang tersebut.

Rombongan DPRD Jateng yang dipimpin Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso diterima langsung Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Alik M.

Pertemuan Komisi D dengan pelaksana jalan layang dan Dinas Bina Marga Jateng

Dalam pertemuan tersebut Alik M menjelaskan, paket pengerjaan Pembangunan jalan layang Purwosari memiliki nilai kontrak Rp 104.672.483.000 yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Waktu pelaksanaanya 348 hari kalender dengan masa pemeliharaan 365 hari kalender.

Sejumlah pekerja tengah menggaran jalan layang Purwosari

Secara spesifikasi pekerjaan, panjang total pengerjaan jalan layang tersebut 2.475 meter. Untuk panjang jalan layang sendiri 202,40 meter (arah barat) dan 240,68 meter (timur).

”Panjang jalan pendekatnya kami kerjakan dengan cara memberikan timbunan mortar busa sebanyak 2 buah, lebar jalur 2 x 3,5 meter, dengan lebar median 0,30 meter (Double Marka), dan lebar bahu 2 meter dengan lebar trotoarnya 0,60 meter,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso bersama anggota

Di akhir pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menjelaskan, pembangunan jalan layang di Purwosari sangat penting mengingat keberadaan jalur ini merupakan akses utama masuk ke wilayah Surakarta dan sekitarya. Terlebih lagi jalur ini bersimpangan dengan rute dari arah Wonogiri–Sukoharjo.

“Kami juga bisa memastikan ternyata nanti akan ada pengalihan status jalan layang ini dapat segera digunakan masyarakat setelah selesai pengerjaannya selama 1 tahun. Kita juga berharap karena ini masih awal pengerjaan proyeknya, kami memastikan agar pengerjaan ini dapat segera terselesaikan di waktu yang telah ditentukan. Kami juga telah memberikan masukan untuk diberikan ruang akses di sisi kanan dan kiri jalan layang tidak semuanya ditutup,” ucap politikus PKS itu.(ervan/priyanto)

Dilihat: 60

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.