TERIMA PLAKAT. (kiri-kanan) Sriyanto Saputro dan Asfirla Harisanto menyerahkan plakat sebagai cenderamata kepada Joko Santosa selaku Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, usai berdiskusi soal kontribusi agribisnis terhadap PAD Provinsi Lampung, Selasa (27/2/2020). (foto sunu andhy purwanto)
LAMPUNG – Sumber pendapatan di luar sektor pajak kendaraan menjadi topik utama saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Kantor Setda Provinsi Lampung, Selasa (27/2/2020). Kunjungan ke ujung Pulau Sumatera itu dilakukan karena Provinsi Lampung dikenal sebagai penghasil dan pemasok kopi terbesar Indonesia maupun Dunia.
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro Lampung juga memiliki lahan di beberapa kabupaten yang menjadi percontohan perkebunan kopi nasional. Lebih lanjut, Legislator Partai Gerindra itu mengemukakan Jateng yang berpenduduk 35 jutaan jiwa saat ini memiliki APBD sebesar Rp 28 triliun.
Dari jumlah itu, Rp 13 triliun diantaranya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sekitar 80 persennya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Komisi C punya kewajiban menggenjot PAD dari sektor selain pajak tersebut.
“Nah, kami mohon informasi lebih detil dan tukar pikiran antara lain soal kopi agar dapat dikembangkan di Jateng kelak,” ujarnya, saat memimpin studi banding dan berdiskusi dengan Pemprov Lampung.
Menguatkan pernyataan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Asfirla Harisanto menandaskan pendapatan yang saatnya dilipatgandakan adalah deviden hasil operasional BUMD.
Seperti PT Citra Mandiri Jateng (CMJT) yang antara lain bisnisnya budidaya dan pengolahan kopi, saat ini sedang menurun. Selain itu, di Jateng, hasil kebun yang dikelola BUMD selama ini kurang maksimal.
“Jadi, kami ingin belajar cara mengoptimalkan hasil kebun kopi dan lainnya seperi karet atau beras. Karena, Lampung juga dikenal sebagai lumbung beras Nasional,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Nurul Hidayah menambahkan Jateng sendiri pernah menjadi penghasil kopi dengan sekitar 10 juta pohon. Namun, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik jumlah pohonnya maupun produksinya.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana Lampung dapat memancing masyarakat menanam kopi, termasuk kepada banyak kalangan UMKM, sehingga (kopi) Lampung berkontribusi menjadikan Indonesia masuk nomor tiga produsen kopi Dunia,” tutur Anggota Fraksi PPP itu.
Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Plt. Asisten Administrasi Umum Minhairin mengakui Lampung dikenal sebagai ‘Bumi Agribisnis’ yang memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar dan melimpah. Baik di sektor pertanian, perkebunan maupun holtikultura.
“Jadi, tidak hanya kopi,” kata Minhairin.
Dikatakan, Lampung memang menjadi penghasil dan pemasok kopi di dalam negeri, selain lumbung padi untuk Jabodetabek, Sumsel dan Sumut. Untuk komoditas kopi, pada 2019 luas lahannya mencapai 156.876 hektare dengan produksi 110.570 ton jenis kopi robusta.
“Merupakan komoditas kebanggaan Lampung dan menjadi mata pencaharian petani, khususnya tersebar di Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, Way Kanan dan Lampung Utara,” katanya bangga.
Namun, diakuinya sejak 2014 produksi kopi terus menurun dari 131.000 ton menjadi 104.716 ton. “Baru pada 2019 lalu meningkat lagi menjadi 110 ribu ton lebih,” jelas Minhairin.
Adapun kebijakan umum Pemprov Lampung dalam pengelolaan keuangan BUMD non Perbankan untuk meningkatkan dan melindungi masyarakat. Yakni, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan yang tidak merugikan warganya.
Hasil optimalisasi pendapatan provinsi Lampung mengalami peningkatan yang proporsional dan menjadikannya sebagai penghasil padi (peringkat 7 Nasional), jagung (3 Nasional), ubikayu (1 Nasional), tebu (2 Nasional) juga kopi, lada, kakao, kelapa sawit dan karet. (sunu/ariel)
