BK Hadiri Seminar Nasional MKD DPR RI

IMG

BUKA SEMINAR. Puan Maharani saat memukul gong sebagai tanda dibukanya acara seminar nasional MKD DPR RI di Crown Plaza Hotel Jakarta, Senin (24/2/2020). (foto rahmat yasir widayat)

JAKARTA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jateng mengikuti acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Crown Plaza Hotel Jakarta, Senin (24/2/2020). Acara yang mengangkat tema ‘Arah Baru Kebijakan MKD, Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah’ tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri oleh anggota BK DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy menyampaikan banyaknya pengaduan masyarakat ke MKD DPR RI merupakan bukti tersosialisasikannya tugas dan fungsi lembaga di tengah masyarakat. Hal itu juga menunjukkan bahwa MKD DPR RI semakin dipercaya oleh masyarakat karena menjadikan lembaga sebagai tempat untuk mengadu terkait masalah yang ada di parlemen.

“Tentunya, menurut saya, semakin banyaknya pengaduan dari masyarakat harus diimbangi juga dengan kondisi internal yang memadai. Alhamdulillah, sekarang telah terwadahi dengan terbitnya peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara di MKD,” kata Politikus PKS itu.

Sementara itu, saat membuka acara, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan MKD DPR RI dituntut mampu untuk menyusun langkah dan arah baru kebijakan yang dapat menghadirkan lembaga perwakilan yang berkeadaban dan berkebudayaan. Menurut dia arah baru itu perlu dilakukan mengingat MKD mendapat penambahan fungsi dan kewenangan dalam aturan baru di Undang Undang MD3.

“Ada penambahan kewenangan, bukan hanya melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota Dewan. Saat ini, MKD juga melakukan pencegahan dan pengawasan agar tidak ada anggota yang melakukan hal-hal yang tidak elok di depan publik,” kata Legislator PDI Perjuangan itu.

Seusai acara, Ketua BK DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengapresiasi diselengarakannya acara tersebut sebagai sarana mencari masukan dari daerah. Meskipun secara tupoksi ada sedikit perbedaan antara MKD dan BK.

“Tapi satu hal yang menarik, bahwa tadi ada sebuah elaborasi pemikiran-pemikiran yang saya rasa cukup bagus. Dalam rangka memperkuat dan juga membawa alat kelengkapan BK menjadi lebih baik,” ungkapnya. (teguh/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.