Stabilitas Politik Untuk Nataru Damai

Forkopimda

STABILITAS POLITIK. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menyampaikan sambutan dalam Rakor Forkopimda Jateng. (Foto: Azam)

SEMARANG – Jelang pelaksanaan ibadah hari Natal bagi umat Kristiani dan Katolik serta pergantian tahun baru 2020, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengajak seluruh elemen politik serta masyarakat untuk menjaga stabilitas politik. Hal tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah. Kamis (19/12/2019).

“Mulai dari stabilitas Nasional yang sudah kembali berangsung stabil, kita buat Jawa Tengah damai dan siap menghadapi tahun baru. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh pimpinan daerah untuk menjaga stabilitas politik di kabupaten maupun kota.” Ajak Ferry kepada seluruh Forkopimda Kabupaten / Kota yang hadir pada rakor tersebut.

Lebih lanjut, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menjelaskan bahwa proses politik di tingkat Provinsi sudah berjalan lancar. Hal tersebut ditunjukan telah disahkannya APBD tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, serta koordinasi dan komunikasi yang dijalin untuk melangkah di tahun 2020 mendatang mewujudkan Jateng Gayeng.

SUASANA RAPAT NATARU. Forkopimda Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi untuk mewujudkan Natal 2019 dan Tahun baru 2020 yang Damai dan Kondusif. (Foto: Azam)

“Sebagai lembaga politik pemerintahan yang ada di Jawa Tengah, DPRD siap untuk terus berkomunikasi dan mendukung langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mencapai percepatan pembangunan di tahun 2020 mendatang. Selamat Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020, semoga damai dan keberkahan selalu terlimpah kepada kita semua,” Pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Gubenur Jawa Tengah yang mengenakan beskap dan berblangkon, memimpin rapat seluruh jajaran Forkompimda se-kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Turut hadir Forkopimda Jateng serta beberapa pejabat tinggi daerah di antaranya Kapolda Jateng, Pangdam IV/ Diponegoro, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Kepala Bulog, Pertamina, MUI, bupati/ wali kota, serta jajaran Forkopimda masing-masing daerah. (Azam / Supriyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.