MUNAS ADPSI 2019: Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat & Daerah

Screenshot 20191218 223451 1

HADIRI MUNAS. Bambang Kusriyanto dan Baiq Isvie Rupaeda dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Rabu (18/12/2019), di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. (foto setyo herlambang) 

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri, didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Rabu (18/12/2019), di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Tema yang diambil dalam munas tersebut yakni melalui Munas ADPSI, Kita Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat dan Daerah menuju Indonesia Maju dan Sejahtera.

Hadi Prabowo. (foto setyo herlambang)

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo meminta setiap Ketua DPRD se-Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Menurut dia hal itu penting dilakukan untuk memajukan Indonesia, yang dimulai dari pembangunan daerah masing-masing.

“ADPSI sudah berkomitmen untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu searah dengan instruksi presiden bahwa tidak ada visi misi lainnya selain visi misi presiden. Untuk itu, pemerintah daerah bisa mengawal prioritas nasional yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata mantan Sekda Provinsi Jateng itu.

(tengah) Quatly Abdulkadir Alkatiri.
(foto setyo herlambang)

Ia juga berharap setiap Ketua DPRD provinsi se-Indonesia bisa mencermati setiap perda yang dihasilkan. Tujuannya, setiap perda itu bisa mendukung perekonomian nasional sehingga negara dapat lebih maju.

“Kami berharap Ketua Dewan bisa mencermati setiap raperda yang (mungkin) menghambat investasi. Bapak presiden menghimbau aturan-aturan itu bisa lebih disederhanakan lagi. Sehingga, setiap regulasi bisa mendukung program nasional. Dalam pembahasan dengan eksekutif, Ketua Dewan dapat melihat kondisi makro ekonomi dan perkembangan investasi. Oleh karena itu, Ketua Dewan dimohon untuk mengawal perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya,” harapnya.

(kiri-kanan) M. Yuliadi, Baiq Isvie Rupaeda, dan Prasetio Edi Marsudi mendampingi Hadi Prabowo saat memukul gong pembukaan munas.
(foto setyo herlambang)

Usai memberikan sambutan, Hadi Prabowo memukul gong sebagai tanda dibukanya Munas ADPSI 2019 di Jakarta. Dalam munas itu, ia didampingi Bambang Kusriyanto, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Sekwan Provinsi DKI Jakarta M. Yuliadi bersama Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Ketua Caretaker ADPSI Baiq Isvie Rupaeda (Ketua DPRD Provinsi NTB) dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Bambang Kusriyanto.
(foto setyo herlambang)

Seperti diketahui, Munas ADPSI itu memiliki agenda utama yakni pemilihan ketua dan pembentukan pengurus. Dalam munas tersebut, sebagian besar DPRD provinsi hadir di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. (cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.