Sekretariat DPRD Jateng Tuan Rumah Rakernas FKSPI

Tanggal -
1 asetwan3

RAPAT KERJA. Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin memimpin rapat kerja di Ruang Bangga, Gedung Berlian, Senin (25/11/2019).(Foto: Rahmat YW)

GEDUNG BERLIAN – Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (FKSPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari Senin-Selasa (25-26/11/2019) di Gedung Berlian DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seluruh perwakilan Sekretariat DPRD se-Indonesia hadir dalam kesempatan itu.

Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin (tengah)

Rapat kerja dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin,SH,MH. Mereka membahas mengenai penjadwalan rencana audiensi dengan Presiden RI Joko Widodo. Dalam pembahasan tersebut berharap Presiden menetapkan susunan pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode (2019-2024). Sesuai rencana susunanan pengurus akan disahkan pada Munas ADPSI pada Kamis,19 Desember 2019 di Jakarta.

Rakernas Forum Komunikasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (FKSPI) di Ruang Banggar DPRD Jateng

Selain itu, rakernas FKSPI menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

  1. Usulan perubahan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah terkait review jumlah pimpinan DPRD, Pasal 111 ditambah jumlah pimpinan DPRD Provinsi 1 orang ketua dan 5 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggota di atas 100 orang
  2. Usulan perubahan Peraturan Pemerintah No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan Anggota DPRD terkait peningkatan penghasilan/kesejahteraan dan pajaknya dibebankan oleh APBD.
  3. Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah No 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD terkait review staf ahli/pendamping/staf administrasi untuk setiap anggota DPRD.
  4. Dalam rangka penyeragaman Susunan organisasi dan Tata kerja (SOTK) Sekretariat DPRD Provinsi mngusulkan sebagai berikut:
    a. DPRD Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 85 orang, susunan tipe A dengan jumlah 5 (lima) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) subbagian.
    b. DPRD Provinsi dengan jumlah anggota di bawah dari 85 orang , susunan tipe B dengan jumlah empat kepala bagian dengan masing-masing tiga sub bagian.
    c. Eselonering jabatan Sekwan Provinsi dari eselon II ditingkatkan menjadi eselon b
    d. Menolak rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di daerah.
  5. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas rekruitment mencalon kepala daerah, agar persyaratan Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tidak mengundurkan diri tapi cukup dengan cuti sementara.(setyana/priyanto)
Dilihat: 51

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.