DPRD Nantikan Terobosan Badan Penghubung Genjot Pariwisata

Tanggal -
7(1)

GELAR PERTEMUAN. Jajaran Komisi A beserta Pimpinan DPRD menggelar pertemuan dengan Badan Penghubung Jateng di Jakarta, Kamis (14/11/2019).(Foto: Choirul Amin)

JAKARTA – Badan Penghubung Provinsi merupakan etalase Jateng di Jakarta atau di mata internasional untuk mengenal dan memahami Jateng sebelum para wisatawan berkunjung langsung ke Jateng.

Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferri Wawan Cahyono saat memimpin rombongan Dewan menyambangi Kantor Badan Penghubung Jateng di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Wakil Ketua DPRD Ferri Wawan Cahyono (kiri) dan Quatly Abdulkadir Alkatiri

“Saya kira fungsi dan peran Badan Penghubung bisa dikembangkan. Bagaiamana mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan tersebut sebagai diplomasi pariwisata ataupun kepentingan lain,” ungkapnya.

Dikatakannya, salah satu penunjang pengoptimalan Badan Penghubung adalah meningkatkan keberadaan aset yang dimiliki Pemprov Jateng di Ibu Kota Jakarta. Aset yang menjadi kebutuhan penting harus terpenuhi, sehingga bisa menunjang beberapa fungsi dan peran penting sebagai etalase Jateng.

Ketua Komisi A Mohamad Saleh

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohamad Saleh menjelaskan, dalam kunjungan tersebut jajaran Komisi A ingin mengetahui perkembangan aset yang dikelola oleh Badan Penghubung. Ada beberapa aset yang dimiliki mulai dari tiga Wisma Jateng di Jalan Darmawangsa, Jalan Prapanca dan Jalan Samarinda serta anjungan Jateng di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Selain aset, Komisi A juga berharap posisi Badan Penghubung ini bisa lebih strategis sebagai pusat informasi bisnis dan investasi.

“Selain sebagai pintu masuk investasi Jawa Tengah di Jakarta ini, kedepannya Badan Penghubung bisa mengenalkan beragam kebudayaan maupun kuliner baik kepada masyarakat Jakarta maupun manca negara yang berkunjung ke sini,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

Dengan kata lain, sebagai sarana penunjang untuk proses-proses tersebut, Komisi A siap berkoordinasi dengan Badan Penghubung untuk meng-upgrade beberapa aset yang telah dimiliki oleh mitra kerja Komisi A.

Komisi A berharap ke depan, Badan Penghubung dapat menyusun daftar inventarisasi masalah. Sehingga pada saat pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) alokasi anggarannya sudah disesuaikan.

Pertemuan DPRD dengan Badan Penghubung Pemprov Jateng

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penghubung Jateng Moh Wachju Alamsyah mengungkapkan pihaknya sudah bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk proses perizinan sehingga dapat mempermudah pendekatan terhadap investor.

“Sudah kami lakukan koordinasi dengan dinas terkait mengenai masalah perizinan untuk para investor, namun ke depan masih membutuhkan pembenahan sehingga bisa semakin baik. Untuk peng-upgrade-an aset milik kami. Saya selaku pimpinan di sini mengucapkan terima kasih karena sebagai mitra kerja kami selalu diperhatikan oleh Komisi A,” tutupnya.(amin/priyanto)

Dilihat: 82

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.