PENYERAHAN SERTIFIKAT. Presiden Jokowi menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di GOR Pandawa Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jumat (6/9/2019).(Foto. Rahmat YW)
SUKOHARJO – Pimpinan Sementara DPRD Jateng Bambang Kusrianto menghadiri penyerahan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Joko Widodo di GOR Pandawa Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).
Program sertifikat tanah untuk rakyat ini, merupakan program pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah sengketa tanah yang ada di Indonesia. Karena sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang sah secara hukum.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengabarkan seluruh bidang tanah di provinsi Jawa Tengah kemungkinan besar akan dapat diterbitkan seluruh sertifikatnya pada tahun 2024 atau 2025 mendatang.
Untuk Kabupaten Sukoharjo sendiri, sebagaimana laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofjan Djalil, diperkirakan akan dapat diterbitkan seluruhnya pada tahun depan. Sertifikat itu mencakup lahan seluas kurang lebih 2,4 juta meter persegi yang tersebar di 11 kecamatan di Sukoharjo. Sertifikat terbanyak diterbitkan berada di Kecamatan Nguter dengan 600 sertifikat , disusul Kecamatan Tawangsari dan Bulu masing-masing sebanyak 448 dan 426 sertifikat
“Insya Allah nanti 2024 (Jawa Tengah) rampung semua. Sukoharjo justru mendahului. Tahun depan selesai semuanya Sukoharjo. Yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri BPN,” ujar Sofjan .
Jokowi menambahkan, di Indonesia harusnya ada sekitar 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat. Namun di tahun 2015, baru 46 juta sehingga masih kurang 80 juta sertifikat tanah untuk masyarakat.
Dengan sertifikat tanah yang kini semakin banyak dipegang sendiri oleh masyarakat, Presiden juga berharap kasus sengketa antarindividu maupun antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak lagi kembali terulang. Apalagi, dalam tiap kunjungannya ke daerah, Presiden mengakui bahwa keluhan soal sengketa tersebut selalu terdengar olehnya.(rahmat/priyanto)
