Penilaian PPD 2026, DPRD Terlibat Aktif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

IMG

BANGUN DAERAH. Sri Hartini dalam acara penilaian PPD 2026 di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis (25/6/2026). (foto r. ariel)

SEMARANG – Bappenas RI saat ini terus melaksanakan tahapan penilaian ke sejumlah daerah, salah satunya ke Provinsi Jateng. Penilaian itu sendiri dilakukan dalam rangka pelaksanaan ‘Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.’

Di Provinsi Jateng, penilaian yang sekarang sudah memasuki tahap kedua itu digelar di Bappeda Provinsi Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Kamis (25/6/2026). Di Kantor Bappeda, Tim Penilai Bappenas melakukan wawancara stakeholders Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jateng 2026. Salah satu stakeholder yang diundang adalah DPRD Provinsi Jateng.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi B Sri Hartini hadir untuk mewakili Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto. Saat sesi wawancaram Sri Hartini menjelaskan soal keterlibatan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah.

1001012112

“Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD,” katanya. (ariel/red.)

Info Lainnya

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah PERIODE DATA 20 Juli 2026 – 26 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan