ASPIRASI JATENG: Soroti Krisis Lingkungan, DPRD Jateng Dorong Kolaborasi & Gerakan Nyata
SOAL LINGKUNGAN. Sumanto bersama DLHK Provinsi Jateng dan akademisi berdiskusi soal lingkungan dalam acara ‘Aspirasi Jateng’ di Studio TATV, Kota Surakarta. (foto boy priyanto)
SURAKARTA – Isu kerusakan lingkungan menjadi sorotan utama dalam dialog televisi yang digelar di Stasiun TATV Surakarta dengan tema ‘Menjaga Lingkungan yang Sehat & Berkelanjutan,’ baru-baru ini. Sejumlah narasumber hadir diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (DLHK) Provinsi Jateng Widi Hartanto, dan akademisi Profesor Kuwaji Dwi Priyono.
Melalui sambungan zoom, Sumanto menegaskan kondisi lingkungan saat ini sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Ia menilai alih fungsi lahan yang terjadi secara masif telah mengancam keseimbangan ekosistem.
“Menjaga lingkungan jangan hanya berpikir soal keuntungan. Saat ini, kondisi lingkungan kita sudah masuk tataran kritis. Daerah resapan air banyak yang berubah menjadi permukiman maupun kawasan industri,” ujarnya.
Dari kondisi itu, diperlukan langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelamatkan lingkungan. Salah satu upaya sederhana dan berdampak besar adalah gerakan penanaman pohon.
Ia mengingatkan generasi sebelumnya telah mewariskan lingkungan yang lebih baik. Sungai yang jernih dan sumber mata air yang melimpah menjadi bukti nyata pentingnya menjaga alam.
“Apa yang kita nikmati dulu adalah hasil dari orang tua kita yang menjaga lingkungan. Karena itu, sekarang giliran kita menanam pohon agar anak cucu kita tetap bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Sebagai bentuk konkrit, Sumanto menginisiasi gerakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ yang fokus pada konservasi dan penghijauan di sepanjang aliran sungai.
Sementara, Widi Hartanto menyoroti ancaman serius di wilayah pesisir utara Jawa (Pantura). Ia menyebut abrasi dan banjir rob kini sudah berada di depan mata.
“Sepanjang Pantura, mulai dari Rembang hingga Brebes, sudah banyak lahan yang hilang akibat abrasi. Kondisi terparah terjadi di wilayah Semarang, Demak, Batang, Kendal, hingga Pekalongan,” jelasnya.
Sebagai langkah penanganan, pemerintah bersama berbagai pihak melakukan penanaman mangrove di kawasan pesisir guna menahan laju abrasi. Selain itu, penghijauan juga dilakukan di daerah hulu sungai, termasuk di kawasan Sungai Tuntang yang terhubung dengan Rawapening.
“Pengelolaan daerah aliran sungai harus dilakukan secara terpadu, dari hulu hingga hilir, agar keseimbangan fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi tetap terjaga,” tambahnya.
Di sisi lain, Profesor Kuwaji Dwi Priyono mengingatkan adanya fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Pantura yang memperparah kondisi lingkungan. Ia menyebut penurunan tanah terjadi antara 0,3 hingga 2 sentimeter per tahun.
Menurut dia tekanan pembangunan industri tanpa diimbangi dengan konservasi menjadi salah satu penyebab utama. “Perlu ada keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Jangan sampai air tanah disedot terus-menerus dan kawasan pegunungan rusak. Semua harus dijaga agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” tegas profesor. (boy/red.)
