Keraton Solo Silaturahmi ke Gedung Berlian

IMG

SOAL KERATON. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Sekretariat Karaton Surakarta Hadiningrat membahas persoalan yang dihadapi Keraton Solo, Kamis (17/7/2025), di Ruang Rapat Komisi E. (foto ariel)

GEDUNG BERLIAN – Karaton Surakarta Hadiningrat menyambangi Gedung Berlian, Kamis (17/7/2025), untuk bertemu Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Di ruang rapat komisi, Messy Widiastuti selaku Ketua Komisi E menyambut langsung perwakilan dari Keraton Solo itu.

Saat berdiskusi, Messy mempersilahkan pihak karaton untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam paparannya, Pengageng Sasono Wilopo & Ketua Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Sekretariat Karaton Surakarta GKR. Koes Moerdiyah Wandansari mengatakan beberapa hal seputar persoalan yang dihadapi, salah satunya soal pemberian dana hibah kebudayaan dari pemprov.

“Kami kesini ingin berkomunikasi, membahas beberapa hal, salah satunya dana hibah yang biasa diberikan pemprov. Kami berharap pemprov tidak keliru dalam penyaluran dana hibah, yang sudah tidak kami terima lagi sejak 2012,” kata Moerdiyah.

Ia juga berharap dana hibah itu kembali dikucurkan dan tepat sasaran. Sebelumnya, Sekretariat Karaton Surakarta menerima dana hibah sekitar Rp 1 miliar dengan rincian sekitar Rp 900 juta untuk honor abdi dalem dan sisanya untuk operasional keraton.

Menanggapinya, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Saiful Hadi menyarankan agar Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Jateng mengkaji kembali soal dana hibah kebudayaan. Dengan begitu, ada anggaran untuk mendukung kebudayaan dan menyalurkannya secara tepat sasaran.

“Kami berharap ada kajian kembali mengenai hl tersebut. Dalam hal ini, kami mendukung adanya dana hibah untuk pelestarian kebudayaan,” kata Saiful. (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.