Bambang Haryanto. (foto erpan)
GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat RKPD 2026, Jumat (20/6/2025), Komisi C DPRD Provinsi Jateng mengundang beberapa OPD dan sejumlah BUMD. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mempersilahkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng untuk memaparkan rencana kerjanya.
Dalam laporannya, Kepala Biro Perekonomian Agus Prasutyo menjelaskan beberapa hal di bidang keuangan keuangan seperti realisasi pencapaian kinerja keuangan BUMD. Selain itu juga dijelaskan mengenai beberapa kegiatan yang dijalankan seperti proses likuidasi BPR dan pembentukan BPRS.
“Dalam proses likuidasi BKK Klaten dan BKK Pringsurat itu, dibutuhkan anggaran untuk membentuk Tim Likuidasi dan caretaker dalam pengadministrasiannya,” kata Agus.
Mendengarnya, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Budiyono meminta agar anggaran yang dibutuhkan selama proses likuidasi harus jelas. Dengan begitu, Biro Perekonomian menentukan target penyelesaian likuidasi tersebut.
“Jadi ada targetnya sehingga proses likuidasi itu tidak berlarut-larut. Dari situ, anggaran yang dikeluarkan pun dapat tepat sasaran sesuai targetnya,” pesan Budiyono.
Kemudian, Bambang mempersilahkan Bank Jateng untuk memaparkan laporan kinerja dan rencana kerjanya. Dalam laporannya, Direktur Digital & Consumer Bank Jateng Eko Tri Prasetyo menjelaskan sejumlah hal seperti realisasi dan target kinerja, modal & deviden, dan strategi pasar.
PERBAIKI BIMA
Dari penjelasan Bank Jateng itu, Anggota Komisi C Catur Agus Saptono menanggapi soal digitalisasi. Dalam hal ini, ia meminta Bank Jateng lebih concern terhadap m-Banking. Pasalnya, selama ini m-Banking ‘Bima’ masih dikeluhkan masyarakat, terutama mengenai fitur mutasi rekening.
“Sekarang digitalisasi harus diperhatikan perbankan. Untuk Bank Jateng, aplikasi ‘Bima’ perlu diperhatikan lagi agar lebih mampu memudahkan nasabah,” tegas Catur.
Terkait penyaluran kredit, Anggota Komisi C Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan berpesan agar Bank Jateng lebih gencar menyalurkan KUR. Hal itu mengingat persentase penyalurannya masih sangat rendah yakni sekitar 30% dari angka sekitar Rp 7 triliun.
“Ini PR bagi Bank Jateng agar lebih didorong lagi KUR nya karena itu sangat bermanfaat bagi masyarakat,” pintanya.
Sebagai informasi, rapat RKPD 2025 di Komisi C pada Jumat (20/6/2025) dihadiri OPD dan BUMD. Diantaranya Biro Perekonomian, Biro Hukum, Bapenda, Bappeda, BPKAD, Disnakertrans, dan Biro Adm. Pembangunan Daerah. Dari BUMD hadir Bank Jateng, BPR BKK Jateng, Forum BPR BKK se-Jateng, Jamkrida, Askrida, Tirta Utama, PRPP, KIW, SPJT, JPEN, dan JTAB. (ariel/priyanto)
