RAPAT KERJA: Komisi A Apresiasi Kinerja Diskominfo Jateng

Tanggal -
IMG 20250619 WA0129

PIMPIN RAPAT. Imam Teguh Purnomo bersama Mukafi Fadli didampingi Anggota Komisi A dalam rapat RKPD 2026. Kamis (19/6/2025). (foto rahmat yasir widayat)

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kamis (19/6/2025), Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengundang 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Komisi A. Rapat itu dipimpin Imam Teguh Purnomo bersama Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mukafi Fadli didampingi sejumlah Anggota Dewan.

Pada kesempatan itu, Mukafi mengaku apresiatif dengan kinerja Diskominfo Provinsi Jateng. Ia berpandangan keberhasilan kinerja Dinas bersama Komisi A tercermin dari peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. 

“Salah satu program yang selama ini dijalankan bersama adalah siaran radio. Diskominfo memfasilitasi program siaran radio yang mengangkat berbagai tema yang dapat mengedukasi masyarakat,” kata Mukafi.

Selain itu, Diskominfo juga serius mengakselerasi pemerintahan digital dan smart province. Program prioritas untuk mempercepat terwujudnya smart province itu adalah penyediaan big data dan pembangunan data center. 

Diskominfo juga memiliki program internet desa. Saat ini, sudah sebanyak 600 desa yang diintervensi. Hingga 2029 nanti, Diskominfo menargetkan dapat mengintervensi hingga 900 desa dan memastikan internet dapat dioperasionalkan.

“Kami apresiasi kerja-kerja panjenengan yang sudah maksimal,” tandasnya. 

Sebagai informasi, dalam rapat RKPD itu juga hadir Biro Pemerintahan & Otda, Biro Administrasi PBJ, DPMPTSP, Dinas Arpus, Kesbangpol, Biro Umum, BKD, Biro Hukum, dan Biro Organisasi.

Rapat RKPD 2026 masih dilanjutkan pada Jumat (20/6/2025) dengan beberapa OPD mitra Komisi A. Diantaranya BPSDM, Dispermasdesdukcapil, Disperakim, Satpol PP, Badan Penghubung, Inspektorat, BPKAD, Bappeda, dan Biro Bangda. (rinto/ariel)

Dilihat: 90

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.