Perbanyak Pelatihan Kerja Jadi Cara Kota Tegal Tangani Kemiskinan

Tanggal -
IMG 3977 br

FOTO BERSAMA : Komisi E berfoto bersama dengan Pj Wali Kota Tegal beserta jajarannya di Kantor Pemkot.(foto: priskilla tyas)

TEGAL – Komisi E DPRD Jateng pada Senin (17/2/2025) berkunjung ke Kantor Pemkot Tegal guna mengetahui program penanganan kemiskinan. Sebagai daerah pesisir Pantura, Kota Tegal masih memiliki sejumah catatan terutama mengenai kemiskinan. Pertemuan itu langsung diterima oleh Pj Wali Kota Agus Dwi Sulistyantono di ruang kerjanya.

“Dalam diskusi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kabupaten – kabupaten lain,” ujar Ketua Komisi E Messy Widiastuti.

Sementara Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Windarto menambahkan jika pemberdayaan masyarakat hari ini di Jawa Tengah akan menjadi objek percontohan. Oleh karena itu pentingnya koordinasi dengan Dinas Sosial dan tim Kemensos supaya mampu menambah dampak untuk Jateng itu sendiri.

“Sebenarnya program ini (kemiskinan) dapat cepat terselesaikan hanya perlu diperbaiki beberapa rangkaian programnya, salah satunya adalah kurang koordinasinya antar-OPD. Pentingnya transparansi anggaran akan lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara signifikan, anggaran itu kurang direncanakan dari awal ata belum ada koordinasi dari awal sehingga dampak saat melaksanaman rapat OPD sudah mempunyai program masing-masing yang akan menumbuhkan ego sektoral karena tidak ada target bersama sepemikiran,” jelas Yudi

Komisi E berharap baiknya ada koordinasi untuk suatu program bersama fokus pada satu hal sehingga semua dinas dapat bergerak bersama.

Menanggapi hal itu Pj Wali Kota Agus Dwi Sulistyantono menjelaskan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dengan kenaikan dari 19.550 jiwa menjadi 20.270 jiwa pada 2020 ke 2021. Pada 2024 turun bertahap hingga 19.170 jiwa. Dengan persentase penduduk miskin cenderung menurun setelah puncakya di 8,12%, dari 7,8% ke 7,91%, lalu terus turun hingga 7,64%.

“Kami bersama Disnaker, UMKM dan seluruh Dinas terkait juga berkoordinasi dengan pusat guna untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mengadakan berbagai pelatihan untuk masyarakat Tegal khususnya,” tambah Agus.(tyas/priyanto)

Dilihat: 32

Berita Terkait

  • Pantau Aset di Kendal, Dewan Minta Ada Rasionalisasi

    KENDAL – Dalam pantauan aset daerah di Kabupaten Kendal, Selasa (13/5/2019), Komisi A DPRD Jateng berharap ada koreksi lagi untuk aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dewan menilai hal itu harus dirasionalkan dengan kondisi sekarang.

  • Perjuangan Penyetaraan Gender Jangan Surut

    PEKALONGAN – Dalam satu dekade terakhir isu pengarustamaan gender di Indonesia sudah gencar digaungkan. Walhasil, Jawa Tengah selama empat kali berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk predikat Provisi Dengan Kesetaraan Gender Terbaik Se-Indonesia.

  • Pelajari Tata Kelola Aset di Sumsel

    PALEMBANG – Hingga kini, masih banyak aset daerah yang belum dikelola secara optimal. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berupaya mengoptimalisasi aset tersebut dengan mempelajari tata kelola aset yang baik di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

  • Perlu Ada Regulasi Penguatan Koperasi & UMKM

    YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng pada Rabu (17/7/2024) berkunjung ke DPRD Prov DIY. Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti usul prakarsa inisiatif DPRD Jateng mengenai perubahan Perda tentang Koperasi dan UMKM.