CJIBF 2024: Dorong Masuknya Investasi melalui Kawasan Industri di Jateng

Tanggal -
IMG 20241029 WA0090

SOAL INVESTASI. Bambang Haryanto Bachrudin dalam acara CJIBF di KITB Kabupaten Batang, Selasa (29/10/2024). (foto con hargi)

BATANG – Kabar baik bagi para investor. Kini, terdapat 17 peluang investasi di berbagai bidang lewat keberadaan kawasan industri.

Hal itu terungkap dalam acara Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2024 di Ballroom Grand Batang City, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Selasa (29/10/2024). Tidak hanya peluang berinvestasi, Pemprov Jateng juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi para investor yakni 5 kawasan industri yang ada di sepanjang jalur pantura barat. Kelimanya adalah KITB, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma di Kota Semarang, Jatengland Industrial Park di Demak, dan Aviarna Industrial Park yang merupakan kawasan industri baru di Kota Semarang.

Adapun target investasi Jateng pada 2024 sebesar Rp 64,18 triliun yang hingga triwulan III telah tercapai Rp 55,11 triliun atau sebesar 79,64% sehingga optimistis target tersebut dapat dipenuhi, mengingat ada sejumlah investor baru mulai masuk ke Jateng. Dioperasionalkannya sistem pelayanan perizinan yang mudah, inovatif, cepat, dan terintegrasi, diharapkan Provinsi Jateng punya daya saing yang kuat untuk menarik para investor.

Dalam hal ini, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Bachrudin mengaku sangat mendukung upaya percepatan investasi tersebut. Ia berharap, dengan keberadaan kawasan industri yang berada di sejumlah daerah, berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Jateng.

“Selain itu, kawasan industri tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan ekonomi warga sekitar, dan mendorong peningkatan target investasi dan pendapatan,” harap Bambang, yang hadir dalam acara CJIBF 2024 dengan tema ‘Enhancing Sustainable Growth Through Green and Circular Economy.’

Sementara, dalam sambutannya, PJ Gubernur Nana Sujana mengatakan masuknya investasi sebagai salah satu bentuk komitmen Jateng mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk itu, ia berharap kepala daerah di 35 kabupaten/ kota dapat mendukung upaya masuknya investasi ke Jateng.

“Kami juga mendorong bupati/ walikota untuk aktif dalam setiap kegiatan promosi investasi dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, dan insentif agar calon investor tertarik menanamkan modalnya,” kata Nana.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra menambahkan tema CJIBF 2024 dipilih karena sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jateng. “Dalam rencana itu, Provinsi Jateng ditetapkan sebagai daerah penumpu pangan dan industri nasional sehingga keduanya harus seimbang,” kata Rahmat. (con/ariel)

Dilihat: 74

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.