Kebut Raperda Tata Kelola BUMD, Komisi C Gelar Rapat Bersama OPD & BUMD

Tanggal -
IMG

PIMPIN RAPAT. Bambang Haryanto bersama Sriyanto Saputro memimpin rapat bersama OPD & BUMD di Ruang Rapat Komisi C, Lantai 3 Gedung Berlian, Kota Semarang, Senin (26/8/2024). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Setelah pada minggu lalu melakukan konsultasi ke Kemendagri, kini (26/8/2024) Komisi C DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat bersama. Hadir dalam rapat pembahasan Raperda Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD.

Diantaranya Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Biro Hukum, dan BPKAD. Sementara BUMD yang hadir yakni Bank Jateng, BPR BKK Jateng, Forum BPR BKK se-Jateng, PRPP, SPJT, Tirta Utama, dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengatakan rapat bersama itu digelar sebagai upaya percepatan untuk merampungkan raperda. Diharap, dengan selesainya raperda, maka ada aturan yang jelas dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah daerah.

“Dipersilahkan masing-masing BUMD untuk memaparkan penjelasannya. Sehingga, masukan untuk raperda bisa komprehensif dan bermanfaat untuk pengelolaan dan perkembangan perusahaan BUMD,” katanya didampingi Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro.

Dalam rapat itu, mencuat persoalan penyertaan modal ke beberapa BPR BKK. Seperti diutarakan BPR BKK Purwodadi, penyertaan modal dari Pemprov Jateng masih dibawah 51%.

Penjelasan dari sejumlah BUMD itu disampaikan oleh komisaris/ direksi perusahaan. Salah satunya adalah Komisaris Utama PT. PRPP Urip Sihabudin.

Setelah penyampaian dari sejumlah BUMD, Komisi C menyarankan agar masing-masing BUMD menerapkan analisis investasi terkait dengan penyertaan modal dari pemprov. Hal itu sesuai dengan arahan dari Direktorat BUMD BLUD & BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, saat Komisi C berkonsultasi pada 21 Agustus 2024. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi C yang selalu mendampingi perkembangan BUMD. Termasuk, evaluasi yang telah diberikan agar BUMD lebih bermanfaat lagi,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng July Emmylia.

Usai rapat Raperda tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD, rapat dilanjutkan dengan pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam pembahasan itu, Komisi C berharap perda nantinya mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD dan layanan kepada masyarakat semakin optimal. (ariel/priyanto)

Dilihat: 18

Berita Terkait

  • Komisi B Ingin Pemprov Jateng Tiru Pengembangan Usaha Gapoktan Sidomulyo

    YOGYAKARTA – Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sidomulyo di Godean, DIY menjadi tujuan kunjungan kerja Komisi B DPRD Jateng, Selasa (29/5/2024). Berkunjung ke tempat tersebut dinilai tepat, mengingat Gapoktan Sidomulyo mampu mengelola kebutuhan stok beras di Provinsi DIY. Ketua Komisi B Sarno menyatakan, kedatangan Dewan tersebut untuk memperkaya data dan informasi dari draf Raperda Sistem Pertanian di Jateng yang tengah disusun.

  • Bapemperda Ajukan Delapan Raperda Prioritas 2022

    GEDUNG BERLIAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jateng sepakat menetapkan delapan rancangan serta tiga raperda kumulatif untuk masuk pada program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2022. Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua Bapemperda Iskandar Zulkarnain dan Wakil Ketua Bambang Eko Purnomo di Ruang Rapat Pimpinan, lantai lobi Gedung DPRD, Rabu (27/10/2021).

  • Keluarga-Negara Wajib Lindungi Perempuan & Anak

    GEDUNG BERLIAN – Meski pada 2019 lalu angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jateng menurun, namun tingkat kekerasan tersebut harus terus ditekan. Dengan begitu, tindakan kekerasan itu bisa lambat laun terhenti/ terhapus di Provinsi Jateng.

  • Vaksinasi Wajib Sasar Semua Kalangan Masyarakat

    BANJARNEGARA – Semua elemen masyarakat harus mendapatkan vaksinasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono saat menjadi narasumber dalam dialog radio yang disiarkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Kabupaten Banjarnegara, Jumat (19/2/2021). Dalam acara itu turut menjadi narasumber lain anggota DPRD Saeful Hadi, Tri Mulyantoro, dan Moch Ichwan.

  • Pemprov Perlu Permudah Izin Usaha Putra Daerah

    SURAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya solusi atas perizinan usaha bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjelaskan, pertumbuhan perekonomian masyarakat yang sehat ditandai dengan sehat pula perizinan dan tata kelola investasi.

  • Gelar Workshop, DPRD Perkuat Fungsi Pengawasan

    KARANGANYAR – Peran pengawasan dan kontrol yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diperkuat. Karena itulah selama dua hari mulai dari Jumat sampai Sabtu (26-27/3/2021), DPRD Jawa Tengah bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus Semarang menggelar workshop dengan tema “Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” di Hotel Alana, Karanganyar.