Shelter BRT Sangiran Mampu Integrasikan Layanan Transportasi dengan Pariwisata

Tanggal -
WhatsApp Image 2024 05 24 at 21.07.32

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi D saat melihat beroperasinya BRT Trans Jateng Solo-Sragen di shelter Sangiran, Sragen.(foto: azhar alhadi)

SRAGEN – Komisi D DPRD Jateng mengapresiasi kemajuan yang didapatkan dari pengoperasian BRT Trans Jateng Solo-Sragen. Sejak rute tersebut diresmikan pada Oktober 2020, kini warga sekitar dapat terlayani moda transportasi umum. Bahkan imbas dari pembukaan rute tersebut, banyak warga yang ingin berkunjung ke museum purbakala di Desa Krikilan, Kecamatan Sangiran, Sragen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi D Alwin Basri saat bersama rombongan Dewan melakukan kunjungan kerja ke shelter Sangiran, Senin (20/5/2024). Kunjungan itu dimaksudkan untuk melihat Optimalisasi Intergerasi Layanan BRT Trans Jateng dengan Sektor Pariwisata dan UMKM.

“Alhamdulillah, keberadaan halte ini memberikan manfaat bagi masyarakat Sragen dan Solo sekitarnya. Bahkan halte ini menjadi tempat warga yang ingin berwisata di Sangiran. Pariwisatanya hidup, UMKM pun mendapat imbas,” kata dia.

Sekretaris Dinas Perhubungan Jateng Setyo Irawan menjelaskan, pada rute Solo-Sragen, Dinas Perhubungan Jateng telah menyiapkan 11 armada BRT. Setiap 20 menit sekali, masyarakat bisa terangkut dengan rute mulai dari Terminal Tirtonadi (Surakarta) sampai ke Grobogan via Sragen. Tarifnya pun terbilang sangat murah, untuk pelajar, buruh/veteran yakni Rp 2.000. Masyarakat umum dikenakan Rp 4.000.

Pada kesempatan itu Kepala Desa Krikilan Narno sangat bersyukur roda perekonomian warganya bisa berbenah. Saat ini pula ada desa wisata, warga sekitar membangun guest house uuntuk melayani tamu yang ingin berwisata di Sangiran. Kepada pemerintah, dia meminta untuk penerangan jalan bisa ditambah supaya saat malam hari tidak gelap.  

“Terutama penerangan untuk stand-stand UMKM di sekitar Museum Purbakala Sangiran,” ucap dia.(azhar/priyanto)      

Dilihat: 100

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.