Bertemu Kementerian PUPR, Komisi D Pertanyakan Penanganan Banjir dan Rob

Tanggal -
SAVE 20240506

SOAL BANJIR. Komisi D DPRD Provinsi Jateng saat berdiskusi di Kantor Ditjen SDA Kemen PUPR, Jakarta, Senin (29/4/2024), membahas soal penyelesaian permasalahan banjir dan rob. (foto setyo herlambang)

JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berupaya mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah mengenai penanganan serta penyelesaian masalah banjir dan rob terutama menjelang musim penghujan pada 2024 nanti. Penanganan masalah banjir dan rob secara keseluruhan berada dalam kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Jajaran Komisi D ditemui Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur dan Bali Rakhman Taufik. Pada pertemuan itu, satu per satu anggota Komisi D menyoroti masalah banjir dan rob yang tak kunjung selesai, terutama di sepanjang daerah pintura. Mulai dari Brebes sampai Rembang, banjir dan rob selalu ada bahkan cakupan areal yang tergenang pun mulai melebar.

Sekretaris Komisi D Chamim Irfani mempertanyakan soal kebijakan strategis apa yang akan dilakukan pemerintah pusat. Termasuk, pola pembangunan yang terintegrasi terutama untuk jalur darat.

“Langkah-langkah strategis apa yang dilakukan pusat untuk penanganan di pintura. Masalah gaint wall atau tanggul laut sejauh ini perkembangannya seperti apa. Terlebih masalah di Sayung, Demak. Juga kasus banjir bandang di Karanganyar, Demak apakah ada rencana normalisasi sejumlah sungai. Kasus banjir di Pemalang, Pekalongan, Brebes juga bagaimana nasib penanganannya,” ucapnya.

Rakhman mengemukakan sebagian daerah di sepanjang pantai utara Jawa mengalami abrasi, land subsidence (penurunan muka tanah). Akibatnya banjir dan rob selalu dating setiap saat. Berkaca pada penanganan banjir dan rob di Provinsi DKI Jakarta, lanjut dia, ada semacam bentuk kerja sama antara pusat daerah.

“Perlunya kerja sama ini supaya ada kesejelasan mengenai siapa menangani apa. Pemprov DKI dan Kementerian PUPR jadi jelas. Kami pun dalam penanganannya bila bersinggungan dengan pembebasan lahan tidak bisa berbuat banyak. Itu menjadi masalah pemerintah daerah. Di Jateng sampai sekarang ini belum ada MoU,” ucapnya.

Soal penanganan banjir, skemanya adalah pembangunan kolam retensi di sejumlah daerah. Fungsi kolam tersebut merupakan kawasan tangkapan air untuk kemudian dipompa ke sungai atau laut terdekat.
Untuk pengendalian banjir, sekarang sudah mulai dilakukan normalisasi.

Seperti yang dilakukan Sungai Serang Wulan yang terbagi menjadi dua subdrainase yakni Serang Wulan Drainase (SWD) I dan SWD II. Sungai Juwana pun sudah dilakukan normalisasi.

Anggota Komisi D Ida Nur Sa’adah lebih menyoroti ketimpangan pembangunan antara ibu kota provinsi dengan daerah. Terbukti, pembangunan normalisasi Banjirkanal barat dan timur di Kota Semarang begitu megah, sedang daerah biasa saja. Penanganan masalah Sungai Wulan patut menjadi perhatian pusat.

Wahyudi Noor Aly menyatakan PR besar pemerintah pusat adalah penanganan banjir dan abrasi. Sudah bertahun-tahun kedua masalah itu tak selesaikan. (ashar/ariel)

Dilihat: 89

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.